Burung parkit leher cincin yang populasinya semakin bertambah, khususnya di ruang terbuka di Inggris menimbulkan perdebatan. Sebagian berpendapat bahwa burung itu sangat eksotis dan menghadirkan warna baru. Namun bagi sebagian lain, burung itu sangat berisik.
Saat ini, diperkirakan ada sekitar 31 ribu burung parkit liar yang tersebar di taman-taman di Inggris dan kawasan tenggara negeri itu. Dan dari ‘sensus’ parkit terakhir, diketahui bahwa jumlah populasi mereka meningkat rata-rata sebesar 23 persen per tahun.
Kini dari penelitian diketahui bahwa burung parkit itu memang mengintimidasi burung-burung lain yang lebih dulu hadir di taman. Sekelompok peneliti dari Imperial College London mendapatkan bukti bahwa parkit mencegah burung penyanyi lain untuk makan.
“Mengurangi populasi parkit kemungkinan akan membawa manfaat bagi para burung penyanyi,” kata Hannah Peck, salah satu peneliti seperti dikutip dari BBC, 1 Juni 2011. “Namun, dalam jangka panjang ada kemungkinan pula bahwa burung lain akan dapat beradaptasi terhadap parkit,” ucapnya.
Pada penelitian, Peck dan timnya mengamati perilaku makan para burung liar di 47 taman yang ada di sekitar Inggris. Mereka menempatkan parkit yang dikandangkan dan menempatkan wadah makanan di sebelahnya lalu merekam aktivitas makan burung-burung yang singgah.
Peneliti membandingkannya dengan saat parkit dikeluarkan dan membiarkan kandang itu kosong di sebelah wadah makanan.
“Dari pemantauan, terlihat burung-burung yang umumnya singgah untuk makan di sana menjadi enggan saat ada parkit di dekat wadah makanan kandang,” kata Peck.
Namun demikian, Peck menyebutkan, burung-burung yang terganggu merupakan burung berukuran kecil. “Sayangnya kami belum mendapatkan sampel dalam jumlah cukup besar untuk mengetahui spesies burung apa saja yang terganggu untuk dapat menyimpulkan data ini,” ucapnya.
Namun demikian, Peck menyebutkan, penelitian ini merupakan bukti-bukti awal bahwa kehadiran parkit menimbulkan dampak negatif bagi burung-burung setempat. Temuan ini sendiri akan dipresentasikan dalam ajang British Ecological Society Meeting on Invasive Species, Juni ini. (eh)
• VIVAnews
Jumat, 03 Juni 2011
Golkar Dukung Pancasila Masuk Kurikulum
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendorong pemerintah untuk mengembalikan pendidikan tentang Pancasila ke kurikulum sekolah. Ia merasakan gejala menipisnya pemahaman falsafah bangsa yang berdampak pada menjauhnya kesadaran dalam berbhineka tunggal ika.
"Pendiri negara kita telah memberi sumbangan yang sangat berharga untuk mengelola negara yang plural dengan Pancasila sebagai falsafah negara," kata Aburizal dalam pidato pada acara Angkatan Muda Partai Golkar di Jakarta, Jumat, 3 Juni 2011.
Ia mengatakan, semangat nasionalisme harus diperkuat melalui falsafah negara. Generasi muda harus kembali memiliki nilai-nilai dasar bangsa seperti zaman kemerdekaan. Anak-anak muda harus berani menantang risiko dalam menegakkan tujuan bangsa.
Dalam hal ini, katanya, negara harus hadir dan konsisten dalam menegakkan konstitusi agar tidak ada lagi praktik fundamentalisme dan radikalisme. "Negara tidak boleh membiarkan orang kuat bertarung dengan orang lemah dalam mencari makan, negara harus menjamin suasana aman," ujarnya.
Wacana mengembalikan pendidikan tentang Pancasila ke kurikulum sekolah mencuat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan hasil survei Badan Pusat Statistik bahwa Pancasila penting dipertahankan. Sebanyak 89 persen masyarakat berpendapat bahwa permasalahan bangsa terjadi akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.
Merespons itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan dengar pendapat dengan ahli pendidikan dan tata negara.
Ketua MPR, Taufiq Kiemas, menyatakan Pendidikan Pancasila akan dimasukkan lagi ke kurikulum pelajaran sekolah. “Pemerintah 1.000 persen setuju untuk mengembalikan Pendidikan Pancasila ke kurikulum sekolah," ujarnya.
Dulu, Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Namun, kemudian dihapus dan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa embel-embel Pancasila. (art)
• VIVAnews
"Pendiri negara kita telah memberi sumbangan yang sangat berharga untuk mengelola negara yang plural dengan Pancasila sebagai falsafah negara," kata Aburizal dalam pidato pada acara Angkatan Muda Partai Golkar di Jakarta, Jumat, 3 Juni 2011.
Ia mengatakan, semangat nasionalisme harus diperkuat melalui falsafah negara. Generasi muda harus kembali memiliki nilai-nilai dasar bangsa seperti zaman kemerdekaan. Anak-anak muda harus berani menantang risiko dalam menegakkan tujuan bangsa.
Dalam hal ini, katanya, negara harus hadir dan konsisten dalam menegakkan konstitusi agar tidak ada lagi praktik fundamentalisme dan radikalisme. "Negara tidak boleh membiarkan orang kuat bertarung dengan orang lemah dalam mencari makan, negara harus menjamin suasana aman," ujarnya.
Wacana mengembalikan pendidikan tentang Pancasila ke kurikulum sekolah mencuat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan hasil survei Badan Pusat Statistik bahwa Pancasila penting dipertahankan. Sebanyak 89 persen masyarakat berpendapat bahwa permasalahan bangsa terjadi akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.
Merespons itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan dengar pendapat dengan ahli pendidikan dan tata negara.
Ketua MPR, Taufiq Kiemas, menyatakan Pendidikan Pancasila akan dimasukkan lagi ke kurikulum pelajaran sekolah. “Pemerintah 1.000 persen setuju untuk mengembalikan Pendidikan Pancasila ke kurikulum sekolah," ujarnya.
Dulu, Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Namun, kemudian dihapus dan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa embel-embel Pancasila. (art)
• VIVAnews
Riset WHO: Radiasi Ponsel Bisa Picu Kanker
Sebuah panel ilmuwan terkemuka mengungkapkan bahwa radiasi dari telepon seluler (ponsel) bisa menjadi agen penyebab kanker otak. Para ahli menempatkan ponsel dalam kategori benda yang memiliki risiko bagi kesehatan, sama dengan pestisida, DDT, knalpot bensin, dan kopi.
Menurut kantor berita Associated Press (AP), temuan ini diumumkan Selasa, 31 Mei 2011 di Lyon, Prancis, oleh Badan Internasional untuk Penelitian Kanker setelah melakukan sejumlah riset. Badan ini berada di bawah arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Setelah penelitian bersama selama seminggu penuh, para ilmuwan menemukan tipe radiasi elektronagnetik di telepon seluler, microwave, dan radar. Menurut mereka, ada bukti bahwa radiasi telepon seluler bisa memicu dua tipe kanker otak. Namun bukti itu perlu diteliti lebih lanjut.
"Kami menemukan beberapa benang merah, bukti yang mengungkapkan pada kami bagaimana kanker bisa terjadi. Namun masih ada beberapa hal yang belum diketahui dan harus dipastikan,"kata anggota panel, Jonathan Samet dari Universitas Southern California, seperti dimuat AP, Rabu 1 Juni 2011.
Sementara, anggota panel yang lain, Kurt Straif mengatakan, paparan tertinggi radiasi adalah saat ponsel digunakan untuk menelepon. "Untuk penggunaan pesan pendek (SMS) atau menggunakan perangkat hands-free akan memperkecil paparannya."
Namun, meski 'berpeluang karsinogen (zat penyebab kanker)' itu tak berarti ponsel secara otomatis menyebabkan kanker. Dan sejumlah ilmuwan pun yakin, temuan ini tak akan lantas mengubah kebiasaan orang.
"Apapun dimungkinkan menjadi karsinogen," kata Donald Berry, profesor biostatistik di MD Anderson Cancer Center di Universitas Texas. Ia tak terlibat dalam penelitian ini. "Ini bukan sesuatu yang saya khawatirkan dan tak akan menghentikan saya menggunakan telepon genggam."
Karena ponsel sangat populer, mungkin mustahil bagi para ahli untuk membandingkan antara pengguna ponsel yang menderita tumor otak dengan orang yang tidak menggunakan perangkat namun memiliki penyakit yang sama. Apalagi, menurut survei tahun lalu, jumlah pelanggan ponsel di seluruh dunia telah mencapai lima miliar, atau hampir tiga perempat dari populasi global.
Ponsel mengirimkan sinyal ke menara terdekat menggunakan frekuensi gelombang radio -- dengan bentuk yang sama dengan gelombang radio FM dan microwave. Namun radiasi dari ponsel tidak secara langsung merusak DNA dan berbeda dengan tipe radiasi yang lebih kuat seperti sinar X dan radiasi ultraviolet.
Dalam level tinggi, gelombang dari ponsel bisa memanaskan jaringan tubuh. Namun belum dipastikan, apakah itu bakal merusak sel tubuh manusia.
Beberapa ahli menyarankan pengguna ponsel mengenakan headset atau earpiece nirkabel jika khawatir dengan dampak yang ditimbulkan alat itu bagi kesehatan.
Menurut Otis Brawley, kepala kesehatan American Cancer Society, mengimbau agar orang-orang lebih mengkhawatirkan ancaman nyata ketimbang ponsel. "Meski ponsel bisa menyebabkan tumor otak, namun itu membunuh orang jauh lebih sedikit daripada kecelakaan lalu lintas misalnya," kata dia.
Meski demikian ia menyarankan pembatasan ponsel untuk anak-anak. Sebab, otak mereka masih berkembang.
• VIVAnews
Menurut kantor berita Associated Press (AP), temuan ini diumumkan Selasa, 31 Mei 2011 di Lyon, Prancis, oleh Badan Internasional untuk Penelitian Kanker setelah melakukan sejumlah riset. Badan ini berada di bawah arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Setelah penelitian bersama selama seminggu penuh, para ilmuwan menemukan tipe radiasi elektronagnetik di telepon seluler, microwave, dan radar. Menurut mereka, ada bukti bahwa radiasi telepon seluler bisa memicu dua tipe kanker otak. Namun bukti itu perlu diteliti lebih lanjut.
"Kami menemukan beberapa benang merah, bukti yang mengungkapkan pada kami bagaimana kanker bisa terjadi. Namun masih ada beberapa hal yang belum diketahui dan harus dipastikan,"kata anggota panel, Jonathan Samet dari Universitas Southern California, seperti dimuat AP, Rabu 1 Juni 2011.
Sementara, anggota panel yang lain, Kurt Straif mengatakan, paparan tertinggi radiasi adalah saat ponsel digunakan untuk menelepon. "Untuk penggunaan pesan pendek (SMS) atau menggunakan perangkat hands-free akan memperkecil paparannya."
Namun, meski 'berpeluang karsinogen (zat penyebab kanker)' itu tak berarti ponsel secara otomatis menyebabkan kanker. Dan sejumlah ilmuwan pun yakin, temuan ini tak akan lantas mengubah kebiasaan orang.
"Apapun dimungkinkan menjadi karsinogen," kata Donald Berry, profesor biostatistik di MD Anderson Cancer Center di Universitas Texas. Ia tak terlibat dalam penelitian ini. "Ini bukan sesuatu yang saya khawatirkan dan tak akan menghentikan saya menggunakan telepon genggam."
Karena ponsel sangat populer, mungkin mustahil bagi para ahli untuk membandingkan antara pengguna ponsel yang menderita tumor otak dengan orang yang tidak menggunakan perangkat namun memiliki penyakit yang sama. Apalagi, menurut survei tahun lalu, jumlah pelanggan ponsel di seluruh dunia telah mencapai lima miliar, atau hampir tiga perempat dari populasi global.
Ponsel mengirimkan sinyal ke menara terdekat menggunakan frekuensi gelombang radio -- dengan bentuk yang sama dengan gelombang radio FM dan microwave. Namun radiasi dari ponsel tidak secara langsung merusak DNA dan berbeda dengan tipe radiasi yang lebih kuat seperti sinar X dan radiasi ultraviolet.
Dalam level tinggi, gelombang dari ponsel bisa memanaskan jaringan tubuh. Namun belum dipastikan, apakah itu bakal merusak sel tubuh manusia.
Beberapa ahli menyarankan pengguna ponsel mengenakan headset atau earpiece nirkabel jika khawatir dengan dampak yang ditimbulkan alat itu bagi kesehatan.
Menurut Otis Brawley, kepala kesehatan American Cancer Society, mengimbau agar orang-orang lebih mengkhawatirkan ancaman nyata ketimbang ponsel. "Meski ponsel bisa menyebabkan tumor otak, namun itu membunuh orang jauh lebih sedikit daripada kecelakaan lalu lintas misalnya," kata dia.
Meski demikian ia menyarankan pembatasan ponsel untuk anak-anak. Sebab, otak mereka masih berkembang.
• VIVAnews
Kamis, 02 Juni 2011
KPK Belum Panggil Nazaruddin
Atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Imigrasi telah menerbitkan surat cegah ke luar negeri atas Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Meski demikian, hingga kini Nazaruddin masih berada di Singapura.
Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan hingga kini belum ada surat pemanggilan kepada Nazaruddin terkait dugaan suap pengadaan wisma SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Sampai hari ini, menurut penyidik, belum ada jadwal pemeriksaan Nazaruddin. Tapi kalau akan di periksa, iya," jelas Johan kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis 2 Juni 2011.
Dalam kasus yang menyeret Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram itu sebagai tersangka, KPK sudah memeriksa sejumlah orang. Salah satunya, kata Johan, Menpora Andi Mallarangeng.
Terkait kasus terbaru yang menyeret nama Nazaruddin, sejumlah staf KPK sudah mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD mengungkapkan bahwa Nazaruddin pernah memberikan uang kepada Sekjen MK, Janedjri M Gaffar sebesar Sin$120 ribu. Nazaruddin sendiri berkali-kali membantah.
"Masih pengumpulan bahan keterangan," jelas Johan. Bahkan Mahfud MD pun pernah mendatangi kantor KPK. Namun, menurut Johan, kedatangan Ketua MK itu bukan untuk memberikan laporan resmi atas kasus tersebut. "Kami kan harus validasi dulu informasi itu." (sj)
• VIVAnews
Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan hingga kini belum ada surat pemanggilan kepada Nazaruddin terkait dugaan suap pengadaan wisma SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Sampai hari ini, menurut penyidik, belum ada jadwal pemeriksaan Nazaruddin. Tapi kalau akan di periksa, iya," jelas Johan kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis 2 Juni 2011.
Dalam kasus yang menyeret Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram itu sebagai tersangka, KPK sudah memeriksa sejumlah orang. Salah satunya, kata Johan, Menpora Andi Mallarangeng.
Terkait kasus terbaru yang menyeret nama Nazaruddin, sejumlah staf KPK sudah mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD mengungkapkan bahwa Nazaruddin pernah memberikan uang kepada Sekjen MK, Janedjri M Gaffar sebesar Sin$120 ribu. Nazaruddin sendiri berkali-kali membantah.
"Masih pengumpulan bahan keterangan," jelas Johan. Bahkan Mahfud MD pun pernah mendatangi kantor KPK. Namun, menurut Johan, kedatangan Ketua MK itu bukan untuk memberikan laporan resmi atas kasus tersebut. "Kami kan harus validasi dulu informasi itu." (sj)
• VIVAnews
Selasa, 31 Mei 2011
pertamax masih lebih mahal dibanding shell
PT Pertamina (Persero) tidak khawatir pelanggan kabur gara-gara harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax masih lebih mahal dibanding jenis Super milik PT Shell Indonesia.
Meski lebih mahal dibandingkan kompetitornya, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Harun, mengklaim bahan bakar yang dijual Pertamina memiliki dua keunggulan. "Jadi, kami tidak akan takut ditinggalkan konsumen," kata Harun saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 1 Juni 2011.
Keunggulan tersebut, menurut dia, karena Pertamax mempunyai bilangan oktan tinggi dan mengandung zat aditif yang tepat takarannya, sehingga lebih ramah lingkungan. "Jadi, ketika keluar dari knalpot, asapnya berupa gas CO2 yang dihisap tumbuhan," ujar Harun.
Selain itu, Harun menambahkan, BBM non-subsidi tersebut mampu meningkatkan kinerja mesin, sehingga makin bertenaga. Kondisi itu membuat biaya perawatan lebih ekonomis. "Dengan Pertamax, di mesin tidak akan ada pengerakkan," tuturnya.
Dia juga menilai wajar apabila para kompetitor Pertamina menjual BBM non-subsidi sejenis dengan harga lebih murah dibanding yang ditetapkan perseroan. "Itu otomatis ya, mereka pastinya akan menawarkan harga lebih murah karena Pertamina market leader. Hal itu juga kami lakukan bila perseroan menjual BBM di mancanegara," kata Harun.
Pertamina mulai Selasa 30 Mei 2011 pukul 00.00 WIB menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax/Bio Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex di sebagian besar wilayah Indonesia.
Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax turun dari Rp9.250 menjadi Rp8.900 per liter. Sementara itu, Pertamax Plus dijual Rp9.250 per liter.
Sementara itu, Shell Indonesia mematok harga BBM Super R92 menjadi Rp8.450 dari sebelumnya Rp9.050 dan Super Ekstra R95 dijual Rp8.900 dari Rp9.500. Untuk wilayah Surabaya, harga BBM jenis Super R92 dijual sebesar Rp8.800, Super Ekstra R95 Rp9.200, dan Diesel Rp9.400 per liter. (art)
• VIVAnews
Meski lebih mahal dibandingkan kompetitornya, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Harun, mengklaim bahan bakar yang dijual Pertamina memiliki dua keunggulan. "Jadi, kami tidak akan takut ditinggalkan konsumen," kata Harun saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 1 Juni 2011.
Keunggulan tersebut, menurut dia, karena Pertamax mempunyai bilangan oktan tinggi dan mengandung zat aditif yang tepat takarannya, sehingga lebih ramah lingkungan. "Jadi, ketika keluar dari knalpot, asapnya berupa gas CO2 yang dihisap tumbuhan," ujar Harun.
Selain itu, Harun menambahkan, BBM non-subsidi tersebut mampu meningkatkan kinerja mesin, sehingga makin bertenaga. Kondisi itu membuat biaya perawatan lebih ekonomis. "Dengan Pertamax, di mesin tidak akan ada pengerakkan," tuturnya.
Dia juga menilai wajar apabila para kompetitor Pertamina menjual BBM non-subsidi sejenis dengan harga lebih murah dibanding yang ditetapkan perseroan. "Itu otomatis ya, mereka pastinya akan menawarkan harga lebih murah karena Pertamina market leader. Hal itu juga kami lakukan bila perseroan menjual BBM di mancanegara," kata Harun.
Pertamina mulai Selasa 30 Mei 2011 pukul 00.00 WIB menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax/Bio Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex di sebagian besar wilayah Indonesia.
Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax turun dari Rp9.250 menjadi Rp8.900 per liter. Sementara itu, Pertamax Plus dijual Rp9.250 per liter.
Sementara itu, Shell Indonesia mematok harga BBM Super R92 menjadi Rp8.450 dari sebelumnya Rp9.050 dan Super Ekstra R95 dijual Rp8.900 dari Rp9.500. Untuk wilayah Surabaya, harga BBM jenis Super R92 dijual sebesar Rp8.800, Super Ekstra R95 Rp9.200, dan Diesel Rp9.400 per liter. (art)
• VIVAnews
Jumat, 27 Mei 2011
Bos Facebook Cuma Makan Hewan yang Dia Bunuh
VIVAnews - Sebuah pesan yang dikirimkan Mark Zuckerberg ke 847 teman di laman Facebook peribadinya, membuat yang membaca mengernyitkan alis. Isi pesan itu: "Aku baru saja menyembelih babi dan kambing."
Ternyata, ini terkait kebiasaan makannya. Zuckerberg telah berikrar, hanya akan memakan daging dari binatang yang ia bunuh sendiri.
Dengan tangannya, pria yang membantu miliaran orang saling berbagi dengan teknologi baru bernama Facebook, mengambil nyawa ayam, lobster, babi, dan kambing. Tujuannya, sebagai bagian dari niatnya untuk memakan sesuatu secara lebih bertanggung jawab.
Kata Zuckerberg, pada dasarnya ia adalah vegetarian, namun ia tak pantang daging. Tapi, dia harus punya andil menghilangkan nyawa hewan tersebut.
Ini adalah bentuk tantangan pribadi Zuckerberg. Tahun lalu, ia memutuskan untuk belajar Bahasa China - bahasa ibu kekasihnya, Priscilla Chan. Dan pada tahun 2009, ia membuat dirinya memakai dasi setiap hari.
Apa sebenarnya di balik tindakan Zuckerberg membunuh sendiri hewan yang ia makan? "Banyak orang lupa, bahwa binatang, mahluk hidup, mati hanya demi manusia bisa makan daging. Jadi, tujuanku adalah untuk tidak melupakan itu dan untuk mensyukuri segala yang kumiliki," kata dia kepada Fortune Magazine, seperti dimuat Daily Mail, 27 Mei 2011.
"Tahun ini, pada dasarnya saya memutuskan untuk jadi vegetarian karena daging yang kumakan hanya dari hewan yang kubunuh sendiri," kata Zuckerberg. Sejauh ini, kata dia, ini pengalaman yang menyenangkan. "Aku banyak makan makanan sehat dan belajar pertanian yang berkelanjutan dan memelihara binatang."
Diceritakannya, hewan yang ia bunuh kali pertama adalah lobster yang ia lempar ke panci berisi air mendidih.
'Gurunya' adalah koki Jesse Cool yang bertetangga dengannya. Koki itu menunjukkan pada Zuckerberg bagaimana membunuh hewan dengan cara yang manusiawi. "Ia memotong leher kambing dengan pisau, itu cara yang paling beradab," kata dia.
Setelah menyembelih hewan, Zuckerberg akan mengirimkan binatang ke tukang daging untuk memotong-motongnya ke ukuran yang lebih kecil.
Baru-baru ini, ia baru menyembelih ayam. Untuk menghormati nyawa si ayam, Zuckerberg tak hanya memakan dagingnya saja -seperti kebiasaan orang Barat - tapi juga jeroannya, termasuk jantung dan hati. Ia bahkan tak ragu memakan kaki ayam alias ceker. (adi)
• VIVAnews
Ternyata, ini terkait kebiasaan makannya. Zuckerberg telah berikrar, hanya akan memakan daging dari binatang yang ia bunuh sendiri.
Dengan tangannya, pria yang membantu miliaran orang saling berbagi dengan teknologi baru bernama Facebook, mengambil nyawa ayam, lobster, babi, dan kambing. Tujuannya, sebagai bagian dari niatnya untuk memakan sesuatu secara lebih bertanggung jawab.
Kata Zuckerberg, pada dasarnya ia adalah vegetarian, namun ia tak pantang daging. Tapi, dia harus punya andil menghilangkan nyawa hewan tersebut.
Ini adalah bentuk tantangan pribadi Zuckerberg. Tahun lalu, ia memutuskan untuk belajar Bahasa China - bahasa ibu kekasihnya, Priscilla Chan. Dan pada tahun 2009, ia membuat dirinya memakai dasi setiap hari.
Apa sebenarnya di balik tindakan Zuckerberg membunuh sendiri hewan yang ia makan? "Banyak orang lupa, bahwa binatang, mahluk hidup, mati hanya demi manusia bisa makan daging. Jadi, tujuanku adalah untuk tidak melupakan itu dan untuk mensyukuri segala yang kumiliki," kata dia kepada Fortune Magazine, seperti dimuat Daily Mail, 27 Mei 2011.
"Tahun ini, pada dasarnya saya memutuskan untuk jadi vegetarian karena daging yang kumakan hanya dari hewan yang kubunuh sendiri," kata Zuckerberg. Sejauh ini, kata dia, ini pengalaman yang menyenangkan. "Aku banyak makan makanan sehat dan belajar pertanian yang berkelanjutan dan memelihara binatang."
Diceritakannya, hewan yang ia bunuh kali pertama adalah lobster yang ia lempar ke panci berisi air mendidih.
'Gurunya' adalah koki Jesse Cool yang bertetangga dengannya. Koki itu menunjukkan pada Zuckerberg bagaimana membunuh hewan dengan cara yang manusiawi. "Ia memotong leher kambing dengan pisau, itu cara yang paling beradab," kata dia.
Setelah menyembelih hewan, Zuckerberg akan mengirimkan binatang ke tukang daging untuk memotong-motongnya ke ukuran yang lebih kecil.
Baru-baru ini, ia baru menyembelih ayam. Untuk menghormati nyawa si ayam, Zuckerberg tak hanya memakan dagingnya saja -seperti kebiasaan orang Barat - tapi juga jeroannya, termasuk jantung dan hati. Ia bahkan tak ragu memakan kaki ayam alias ceker. (adi)
• VIVAnews
Kamis, 26 Mei 2011
PHP , HTML , dan MYSQL
PHP adalah suatu bahasa atau script untuk membuat halaman web dinamis. Secara nyata, browser (seperti IE, Firefox, Opera dan kawan-kawannya yang lain) hanya mengerti satu bahasa, yaitu HTML (Hypertext Markup Language).
HTML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara web server dengan klien (browser) yang diberi markup (tanda) khusus untuk melaksanakan atau menampilkan perintah khusus pula.
MySQL adalah database open source terpopuler di dunia. Whether you are a fast growing web property, technology ISV or large enterprise, MySQL can cost-effectively help you deliver high performance, scalable database applications. Apakah Anda seorang tumbuh cepat properti web, ISV teknologi atau perusahaan besar, MySQL dapat biaya secara efektif membantu Anda memberikan kinerja tinggi, aplikasi database scalable.
HTML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara web server dengan klien (browser) yang diberi markup (tanda) khusus untuk melaksanakan atau menampilkan perintah khusus pula.
MySQL adalah database open source terpopuler di dunia. Whether you are a fast growing web property, technology ISV or large enterprise, MySQL can cost-effectively help you deliver high performance, scalable database applications. Apakah Anda seorang tumbuh cepat properti web, ISV teknologi atau perusahaan besar, MySQL dapat biaya secara efektif membantu Anda memberikan kinerja tinggi, aplikasi database scalable.
Selasa, 03 Mei 2011
Sukaria Rakyat AS atas Tewasnya Osama Orang Amerika punya beragam cara untuk merayakan tewasnya gembong teroris al-Qaeda itu
“If we can’t see his death certificate, a t-shirt is the next best thing! Own a piece of history! All sizes $15.00 each.”
(Walau tidak bisa lihat surat kematiannya, punya kaosnya pun tak kalah seru! Milikilah momen bersejarah ini! Semua ukuran hanya US$15 per potong.)
Kalimat di atas adalah promosi di sebuah laman internet, yang mengaku peduli pada anak yatim-piatu korban rubuhnya Menara Kembar (Twin Tower) World Trade Center di New York pada 11 September 2001.
Kematian Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang dianggap Pemerintah AS paling bertanggung jawab atas serangan teror 9/11 dan sejumlah teror lainnya menginspirasi situs ini untuk jualan kaus.
Mau pesan? Tinggal masuk ke situs itu, dan bisa bayar menggunakan transaksi kartu kredit apa saja. Oh, ya, hanya tersedia warna putih. Tulisan di kaus itu ada dua versi, salah satunya gambar Osama Bin Laden, dan tulisan IS DEAD.
Orang Amerika punya beragam cara untuk merayakan tewasnya teroris paling dicari dalam satu dekade terakhir: Osama Bin Laden. Sesaat setelah Presiden Barack Obama mengumumkan kematian Osama lewat sebuah Breaking News, ratusan orang berkumpul di depan Gedung Putih di Washington DC.
Ratusan lainnya merayakan di area Ground Zero, lokasi dua menara kembar World Trade Center rubuh diterjang pesawat teroris pada 11 September 2001. Di kawasan itu kini tengah dibangun bakal gedung tertinggi di AS.
Para wisatawan yang tadinya selalu mengunjungi Ground Zero untuk berfoto, kini harus puas berfoto di depan sebuah mobil pemadam kebakaran yang dipajang di depan area proyek.
Di mobil itu dipasang plakat mengenang para petugas pemadam kebakaran yang menjadi pahlawan penyelamat korban. Sebagian tewas juga dan namanya dipajang di dinding tembaga dekat lokasi Ground Zero.
Tak kurang dari 700 an media di seantero AS memasang berita tewasnya Osama Bin Laden di halaman depan sehari setelah tewasnya “the Butcher of 9/11”. Sebutan penjagal disematkan mantan Presiden George W Bush.
Bush Junior pula yang menjadikan momentum serangan 9/11 sebagai alasan kuat bagi AS melakukan operasi militer di Irak dan Afghanistan. Satu dekade berlalu, pengejaran yang mahal dilakukan Pemerintahan Bush, yang menikmati suksesnya adalah Obama.
Tak heran jika presiden yang tengah digoyang isu keaslian sertifikat kelahiran itu sumringah. Sehari setelah Osama Bin Laden tewas, ia menggelar jamuan makan malam bagi anggota Kongres AS.
Obama mengajak anggota Kongres dari dua partai beradu pendapat dalam beragam isu, termasuk defisit anggaran belanja negara dan pemangkasan pajak, agar melupakan perbedaan itu dan menjadikan sukses AS menangkap Osama Bin Laden sebagai momentum bersatu.
Hadirin memberikan tepuk tangan meriah sambil berdiri. “Please have a little bit of fun. All right?” kata Obama menutup pidatonya.
Di media jejaring sosial, berita tewasnya Obama mencatat rekor. Situs Twitter mencatat tak kurang dari 3.407 kicauan meluncur per detik selama pidato Breaking News Obama Minggu malam lalu, atau Senin pagi waktu Indonesia.
Malam itu Twitter mencatat sejarah, menyalurkan 4 jutaan kicauan soal tewasnya Osama Bin Laden. Informasi pertama soal ini pun muncul di Twitter. (umi)
Laporan ini berasal dari Uni Z. Lubis, wartawan ANTV dan kontributor VIVAnews, dari Phoenix, Arizona, AS
• VIVAnews
(Walau tidak bisa lihat surat kematiannya, punya kaosnya pun tak kalah seru! Milikilah momen bersejarah ini! Semua ukuran hanya US$15 per potong.)
Kalimat di atas adalah promosi di sebuah laman internet, yang mengaku peduli pada anak yatim-piatu korban rubuhnya Menara Kembar (Twin Tower) World Trade Center di New York pada 11 September 2001.
Kematian Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang dianggap Pemerintah AS paling bertanggung jawab atas serangan teror 9/11 dan sejumlah teror lainnya menginspirasi situs ini untuk jualan kaus.
Mau pesan? Tinggal masuk ke situs itu, dan bisa bayar menggunakan transaksi kartu kredit apa saja. Oh, ya, hanya tersedia warna putih. Tulisan di kaus itu ada dua versi, salah satunya gambar Osama Bin Laden, dan tulisan IS DEAD.
Orang Amerika punya beragam cara untuk merayakan tewasnya teroris paling dicari dalam satu dekade terakhir: Osama Bin Laden. Sesaat setelah Presiden Barack Obama mengumumkan kematian Osama lewat sebuah Breaking News, ratusan orang berkumpul di depan Gedung Putih di Washington DC.
Ratusan lainnya merayakan di area Ground Zero, lokasi dua menara kembar World Trade Center rubuh diterjang pesawat teroris pada 11 September 2001. Di kawasan itu kini tengah dibangun bakal gedung tertinggi di AS.
Para wisatawan yang tadinya selalu mengunjungi Ground Zero untuk berfoto, kini harus puas berfoto di depan sebuah mobil pemadam kebakaran yang dipajang di depan area proyek.
Di mobil itu dipasang plakat mengenang para petugas pemadam kebakaran yang menjadi pahlawan penyelamat korban. Sebagian tewas juga dan namanya dipajang di dinding tembaga dekat lokasi Ground Zero.
Tak kurang dari 700 an media di seantero AS memasang berita tewasnya Osama Bin Laden di halaman depan sehari setelah tewasnya “the Butcher of 9/11”. Sebutan penjagal disematkan mantan Presiden George W Bush.
Bush Junior pula yang menjadikan momentum serangan 9/11 sebagai alasan kuat bagi AS melakukan operasi militer di Irak dan Afghanistan. Satu dekade berlalu, pengejaran yang mahal dilakukan Pemerintahan Bush, yang menikmati suksesnya adalah Obama.
Tak heran jika presiden yang tengah digoyang isu keaslian sertifikat kelahiran itu sumringah. Sehari setelah Osama Bin Laden tewas, ia menggelar jamuan makan malam bagi anggota Kongres AS.
Obama mengajak anggota Kongres dari dua partai beradu pendapat dalam beragam isu, termasuk defisit anggaran belanja negara dan pemangkasan pajak, agar melupakan perbedaan itu dan menjadikan sukses AS menangkap Osama Bin Laden sebagai momentum bersatu.
Hadirin memberikan tepuk tangan meriah sambil berdiri. “Please have a little bit of fun. All right?” kata Obama menutup pidatonya.
Di media jejaring sosial, berita tewasnya Obama mencatat rekor. Situs Twitter mencatat tak kurang dari 3.407 kicauan meluncur per detik selama pidato Breaking News Obama Minggu malam lalu, atau Senin pagi waktu Indonesia.
Malam itu Twitter mencatat sejarah, menyalurkan 4 jutaan kicauan soal tewasnya Osama Bin Laden. Informasi pertama soal ini pun muncul di Twitter. (umi)
Laporan ini berasal dari Uni Z. Lubis, wartawan ANTV dan kontributor VIVAnews, dari Phoenix, Arizona, AS
• VIVAnews
Minggu, 01 Mei 2011
Berapa Gaji Presiden dan Menteri NII?
Seperti halnya negara konvensional, Negara Islam Indonesia (NII) memiliki struktur pemerintahan lengkap, dari presiden, menteri, bupati, bahkan sampai tingkat rukum tetangga (RT). Para pejabat itu juga mendapatkan gaji bulanan.
"Presiden itu gajinya Rp10 juta dan menteri gajinya Rp2 juta," kata Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto saat dihubungi VIVAnews.com, Sabtu 30 April 2011 malam.
Sementara perihal gaji para bawahan, Imam tidak mengetahui persis detailnya sebab dalam mengurus masalah finansial, sudah ada Menteri Keuangan NII yang mengaturnya. "Saya tidak mengetahui karena ada Menteri Keuangan yang mengurus masalah gaji pejabat sampai tingkat bawah," ujar Imam.
Dari mana uang untuk menggaji para pejabat diperoleh?
Imam menjelaskan, dana tersebut di dapat dari sumbangan anggota yang berada di daerah-daerah. "Seperti desa, lalu naik ke kelurahan, lalu kecamatan, dan kabupaten. Setiap anggota di daerah wajib menyetorkan sejumlah uang apapun caranya tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya,” ucapnya.
"Tiap pribadi harus menyetor wajib. Misal diharuskan menyetor satu juta sedangkan dia hanya memiliki 100 ribu, sisanya itu harus nyari-nyari bagaimanapun caranya,” ucap Imam. “Cara tersebut sudah tidak diatur lagi dalam SOP sehingga berbohong pun diperbolehkan," tambahnya.
Imam mengaku bukan persoalan uang yang membuat ia hengkang dari NII. Dirinya menyatakan berhenti dan keluar dari kegiatan NII karena mendapat nasihat dari kedua orang tuanya. "Bukan karena uang tetapi karena menuruti nasihat ayah dan ibu saya," ucapnya.
• VIVAnews
"Presiden itu gajinya Rp10 juta dan menteri gajinya Rp2 juta," kata Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto saat dihubungi VIVAnews.com, Sabtu 30 April 2011 malam.
Sementara perihal gaji para bawahan, Imam tidak mengetahui persis detailnya sebab dalam mengurus masalah finansial, sudah ada Menteri Keuangan NII yang mengaturnya. "Saya tidak mengetahui karena ada Menteri Keuangan yang mengurus masalah gaji pejabat sampai tingkat bawah," ujar Imam.
Dari mana uang untuk menggaji para pejabat diperoleh?
Imam menjelaskan, dana tersebut di dapat dari sumbangan anggota yang berada di daerah-daerah. "Seperti desa, lalu naik ke kelurahan, lalu kecamatan, dan kabupaten. Setiap anggota di daerah wajib menyetorkan sejumlah uang apapun caranya tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya,” ucapnya.
"Tiap pribadi harus menyetor wajib. Misal diharuskan menyetor satu juta sedangkan dia hanya memiliki 100 ribu, sisanya itu harus nyari-nyari bagaimanapun caranya,” ucap Imam. “Cara tersebut sudah tidak diatur lagi dalam SOP sehingga berbohong pun diperbolehkan," tambahnya.
Imam mengaku bukan persoalan uang yang membuat ia hengkang dari NII. Dirinya menyatakan berhenti dan keluar dari kegiatan NII karena mendapat nasihat dari kedua orang tuanya. "Bukan karena uang tetapi karena menuruti nasihat ayah dan ibu saya," ucapnya.
• VIVAnews
Sabtu, 16 April 2011
POLITIK ISLAM:ANTARA DEMOKRASI DAN TEOKRASI
Masyarakat dunia hari ini dihadapkan dengan dua pilihan: sistem demokrasi atau sistem teokrasi, yang pertama produk sekular dan yang kedua produk 'agama'. Karena pilihan ini diberikan oleh kuasa dunia yang memimpin dunia, pilihan ini menjadi polemik di kalangan cendekiawan Muslim. Tamadun Barat yang telah maju, setelah berusaha membebaskan diri dari cengkraman 'agama' (gereja), tentunya akan bangga dengan kejayaannya sekarang dan melihat penyebab kemajuannya adalah berkat keberhasilan sekularisasi di dunia Barat. Pada Hari ini, dalam dunia yang serba serbinya diwarnai dengan materialisme dan dualisme, pilihan ini diberikan atas nama kemajuan dan pembangunan, pihak kedua hanya bisa menerima atau menolak tentunya dengan konsekwensi; menyokong sebagai kawan atau menentang sebagai lawan "you are either with us or you are against us" demikianlah seperti telah diungkapkan oleh George W. Bush ketika melancarkan perang terhadap terorisme.
Pemikiran Barat telah lama dikongkong oleh cara berfikir dikotomis; agama atau sekular, dunia atau akhirat, manusia atau Tuhan. Cara berfikir dikotomis ini lahir akibat daripada dualisme yang merupakan elemen penting dalam sekularisme. Dengan metodologi seperti ini juga Abu Zayd memberi dua alternative kepada umat Islam: al-khit}a>b al-di>ni> (diskursus agama) atau al-khit}a>b al-‘ilma>ni>(diskursus sekular). Dengan segala keburukan yang ada pada diskursus agama (demikianlah digambarkannya) maka bagi beliau pilihan satu-satunya adalah diskursus sekular.[1] Dalam framework berfikir Barat seperti ini tidak mungkin ada jalan keluar daripada dualisme; tidak ada third alternative; tidak ada sistem yang dapat menggabungkan dunia dengan akhirat, agama dengan keduniaan, produk manusia dengan produk Tuhan.
Akibat putus asa dengan pendekatan modernisme yang monolitik ini lahirlah pemikiran postmodernism (pascamodenisme) yang mengkritisi hebat modernisme tetapi meneruskan tradisi sekularisme dan anti-agamanya. Dalam kebuntuan dan kerancuan pemikiran Barat ini, Islam sebenarnya telah lama memberikan penyelesaian atau solusi bagi segala persoalan manusia, tapi sayangnya manusia terlalu angkuh dan lupa diri. Sebenarnya manusia tidak hanya mempunyai dua pilihan; ada banyak pilihan lain yang terbuka untuk dinilai dengan akal yang sehat. Al-Qur’an mendorong manusia berfikir secara lateral dan konstruktif bukan reaktif dan hanya mencari kesalahan ide-ide lain.
Problematika Demokrasi.
Demokrasi mempunyai dua wajah yang berbeda; wajah ideal-ideologis dan wajah real-pragmatis. Sebagai produk sekularisme, demokrasi lahir hasil pergelutan di antara rasionalitas dan kuasa gereja. Akibat pergelutan yang dahsyat dan panjang ini minda bawah sedar masyarakat Barat telah terpatri dengan kesimpulan bahawa pemerintahan agama hanya akan berdampak kemunduran. Bentuk pemerintahan sekular, liberal dan pluralis adalah satu-satunya solusi agar tidak berlaku lagi pemerintahan despotik dan autoritarian. Dan pada kenyataannya sistem politik ini yang telah dibangun oleh pemikir-pemikir politik Barat telah berhasil membangun ekonomi dan sosio-politik masyarakat Barat.
Wajah manis demokrasi terlihat ketika menyuarakan "government of the people, by the people, for the people". Demokrasi yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Terjaminnya kebebasan, persamaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan yang paling penting sekali wujudnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung-jawab kepada rakyat. Demokrasi menjadi semakin penting dan relevan untuk menghindari pemerintahan despotik, kuku besi, dan otoritarian. Wajah manis inilah yang berhasil menarik minat sebahagian intelektual Muslim untuk mengadopsi sepenuhnya demokrasi Barat.
Akan tetapi tidak sedikit para intelektual yang menyedari bahwa demokrasi sebenar hanya tinggal slogan dan retorika. Terlalu ramai yang tidak menyedari wajah hodoh demokrasi 'the ugly face of democracy'. Ini karena keburukan demokrasi akan hanya terlihat dengan minda yang bersih dari sekularisasi. Kritik pedas terhadap demokrasi ini banyak juga dilaungkan oleh cendikiawan Barat sendiri. Dalam bukunya Reaganism and the Death of Representative Democracy, Walter William seorang professor emeritus dari Universiti Washington, mengatakan bahwa pemerintahan Amerika semenjak zaman Reagan hingga saat ini adalah "Government of the Wealthy, for the wealthy"[2](pemerintahan si kaya untuk kepentingan si kaya) Perubahan nilai dalam demokrasi ini disebabkan adanya sistem lobbi yang memberi peluang bagi kapitalis-kapitalis, yang mayoritasnya Yahudi, untuk menentukan segala kebijaksanaan pemerintah.
Kritikan lebih pedas lagi diutarakan oleh Chomsky, beliau mengatakan bahwa Amerika tidak kurang terorisnya berbanding mana-mana negara yang diklaim sebagai teroris. Karena Amerika berambisi untuk mewujudkan empayar dunia dan semua konspirasi dilakukan untuk merealisasikan "imperial grand strategy"(strategi penjajahan yang besar).[3] Antara konspirasi yang sudah tidak asing lagi adalah konspirasi 11 september yang menjadi lesen perang terhadap keganasan umat Islam. Demikian dijelaskan oleh Mathias Brockers, penulis Jerman yang berhasil mendedahkan konspirasi Amerika agar dunia percaya ia dilakukan oleh teroris.[4]
Demokrasi mempunyai banyak kelemahan. Sesiapapun yang mengkaji demokrasi secara substantif dan kritis akan dapat melihat kelemahan dan kerancuan dalam sistem ini. Dalam sistem liberal demokrasi, berbanding dengan sistem Islam, terdapat kekaburan otoritas, pada teorinya rakyat berdaulat kedaulatan rakyat. Namun rakyat hanya berdaulat beberapa tahun sekali. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam system demokrasi terlalu banyak slogan yang jauh dari kenyataan, pada kenyataannya kepentingan golongan elit lebih diutamakan berbanding kepentingan rakyat. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat tetapi mewakili diri sendiri dan golongan tertentu (pendanan partai). Politik uang dan penipuan (immoralitas) diterima sebagai sebagian dari sistem politik yang sekular.
Terdapat kecendrungan sebagian cendekiawan muslim untuk menerima bahkan mengagungkan dan mensakralkan demokrasi walhal tiada produk manusia yang sempurna bisa ditengarai sebagai kesan inferiority complex. Sebagian yang lain setelah menolak eksistensi politik Islam terpaksa menyerah sepenuhnya kepada produk Barat yang sekular. sebagian intellektual muslim yang mengusulkan garis persamaan antara Islam dengan demokrasi sebenarnya tanpa disadari telah mengambil jalan pintas dan tidak ingin pusing membangun sistem politik Islam. Di indonesia mayoritas intelektual menerima sistem demokrasi liberal tanpa syarat dan kritikan. Nurcholish Madjid, Amin Rais, Syafi‘i Ma’arif, Munawir Syadzali dan Abdurrahman Wahid di antara yang menyuarakan ide demokratisasi Indonesia sepenuhnya mengikuti pemikiran politik sekuler.[5] Bagi Nurcholish, demokrasi Barat ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. [6]
Memang demokrasi mempunyai idealisme-idealisme yang sangat baik walaupun tidak sempurna. Akan tetapi pada realitinya demokrasi biasa digunakan untuk mengaburi mata rakyat agar percaya pada pemerintah. Teori yang baik akan tinggal slogan dan retorika kalau orang yang terlibat tidak jujur dan amanah. Perkara yang sama juga bias berlaku pada politik Islam, Islam memiliki dasar-dasar politik yang sangat baik walaupun masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkannya. Teori politik Islam akan kekal menjadi teori dan retorika seandainya keilmuan dan kesadaran umat Islam masih rendah.
Setelah segala apa yang dilakukan oleh negara demokrasi (Amerika) contoh terhadap setiap negara dan masyarakat yang tidak sehaluan dengannya maka apa masih boleh dikatakan negara demokrasi menjamin keadilan dan hak-hak asasi manusia? Rakyat sudah tidak lagi menjadi penentu dan pemimpin bukan lagi mewakili rakyat. Pemerintah yang menggunakan demokrasi sebagai alat untuk berkuasa hanya mewakili dan mendengar dari satu golongan saja, yaitu para kapitalis dan orang-orang yang berkepentingan dari dalam maupun luar negeri.
Tipologi ‘Islam Politik’
Sejak awal lapan puluhan, timbul istilah 'Islam politik', sebagai satu versi Islam yang dicipta oleh golongan ‘fundamentalis’. Muhammad Said al-Ashmawi di antara orang yang mempopulerkan terma ini. Dalam bukunya yang sangat controversial tetapi sebenarnya hanya menyambung ide Ali Abd al-Raziq, beliau menggunakan istilah al-Islam al-Siyasi sebagai Islam bentuk baru yang diada-adakan oleh kaum fundamentalis.[7] Oleh kaum liberal, mengikuti para Orientalis, digambarkan seolah-olah ada banyak versi Islam, karena masing-masing tidak boleh mengklaim Islamnya yang paling betul, maka dikatakan semuanya valid. Ada Islam ritual, Islam sufi, Islam literal, Islam progressif dsb. Islam menjadi subjek yang relatif dan terbuka kepada penafsiran manusia. Tipologi dan kategorisasi seperti ini tidak seharusnya diterima oleh umat Islam.
Namun sayangnya, tipologi seperti ini sudah menular dan mengakar dalam diri intelektual Muslim. Sehingga ia menjadi lumrah dalam diskursus pemikiran Islam kontemporari. Bagi Azyumardi Azra misalnya, beliau punya alasan yang kuat untuk mengkategorikan Islam ritual, Islam kultural, dan Islam politik karena beliau melihat dari sudut sosiologi dan antropologi.[8] Walaubagaimanapun, ini tidak sama sekali menjustifikasikan pelabelan tersebut memandangkan hal ini berkaitan dengan prinsip no-versions dan anti-dikotomi dalam Islam.
Disamping karena hasil olahan Barat, kategorisasi seperti ini tidak relevan langsung dengan umat Islam. Ini karena berbeda dengan agama lain, Islam bukan produk manusia. Dengan pemahaman Islam yang mendalam akan tanpak dengan jelas bahawa Islam tidak memerlukan inovasi untuk memperbaiki dan meningkatkan agama sendiri. Islam yang asli daripada Allah telah sempurna dan sesuai sepanjang zaman. Tinggal lagi persoalannya adalah sejauhmana kita memahami Islam, bukan apa bentuk Islam yang kita inginkan? Kekeliruan ini timbul akibat krisis otoritas. Umat pada umumnya tidak lagi dapat membedakan yang mana rujukan yang sah dan mana rujukan yang perlu ditolak. Ini karena ramai yang berbicara tentang Islam tidak lagi bersandarkan kepada otoritas. Yusuf al-Qaradawi, yang dianggap moderat oleh masyarakat dunia, mengkritik habis-habisan pelabelan Islam politik kepada golongan Islamis. Bagi beliau terma itu dibuat untuk memojokkan umat Islam dan mengasingkan masyarakat dari terlibat dan menyokong perjuangan Islam melalui kaedah demokratis yang sah.[9]
Namun demikian, di kalangan kaum liberal khususnya, buah pemikiran Ashmawi diterima dengan baik walaupun bukunya al-Islam al-Siyasi bukan satu karya yang berdasarkan kajian ilmiah. Ia hanyalah refleksi beliau terhadap situasi dan kondisi Islam di Mesir. Perbincangan mengenai Syari’ah misalnya tidak sama sekali merujuk kepada definisi para pakar Shari’ah. Buku yang tidak mengandungi bibliografi dan catatan kaki (kecuali ayat al-Qur’an dan satu dua buku) tidak pantas dianggap sebagai buku ilmiah dan kajian objektif terhadap Islam maupun pemikiran Islam apalagi menjadi rujukan dalam memahami Islam. Ironisnya, beliau kini dianggap salah seorang guru besar Islam liberal.[10]
Antara Depolitisasi Islam dan Politisasi Islam
Di mesir perdebatan di antara golongan Islamis dan sekularis cukup hangat dan seringkali berakhir dengan tragedi. Tokoh-tokoh sekular walaupun sebagiannya mempunyai latarbelakang agama yang cukup kuat seperti Ali Abd al-Raziq yang menentang keras dikaitkannya Islam dengan politik. Menurutnya, Islam hanya sebuah agama ritual, tidak ada sistem politik dalam Islam. Sistem politik Islam dikatakan rekayasa para ulama di zaman 'pertengahan'. Bagi menjawab kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin dan pengasas Negara Islam Madinah, mereka mengatakan bahawa itu hanya satu kebetulan. [11]
Nurcholish Madjid sejak tahun 70an telah menyarankan sekularisasi. Baginya Islam tidak lebih dari sekadar agama seperti agama-agama lain yang wujud di dunia.[12] Atas dasar ini, agama perlu dibedakan dan dipisahkan daripada politik. Oleh karena itu, menurut Nurcholish tidak ada politik Islam, ekonomi Islam pendidikan Islam dsb. Baginya negara hanyalah bagian dari aspek keduniaan yang bergantung sepenuhnya kepada nalar dan masyarakat, sedangkan agama berasal dari alam ghaib yang hanya berdimensikan spiritual dan personal. [13]
Ashmawi, mengikuti jejak langkah Ali ‘Abd al-Raziq, menyatakan bahwa Tuhan menginginkan Islam sebagai agama tetapi manusia menginginkannya menjadi politik (ara>da Alla>h li al-Isla>m an yaku>na di>nan, wa ara>da bihi al-na>s an yaku>na siya>satan).[14] Baginya agama itu universal sifatnya, sedangkan politik itu partikular dan temporal. Maka keduanya tidak mungkin bersatu.
Untuk menjawab keraguan yang ditimbulkan oleh Ashmawi ini perlu diklarifikasikan definisi din atau agama. Nyatanya bagi kaum liberal yang dimaksudkan dengan din dan agama adalah hal yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, maka agama tidak lebih dari sekadar urusan spiritual dan ritual demikianlah dinyatakan oleh para ahli filsafat, antropologis dan sosiologis. Lalu mengapakah Islam harus tunduk kepada kerangka pemikiran yang dibentuk oleh Barat yang sekular. Pada hakikatnya, Islam tidak hanya menyangkut perkara spiritual dan ritual tetapi juga segala bidang kehidupan manusia. Persoalan yang perlu dijawab adalah mengapa Islam harus dibatasi oleh konsepsi dan definisi yang dicipta oleh orang bukan Islam? Tidak mungkinkah Islam dinilai dan dirujuk mengikut kehendak Tuhan bukan keinginan manusia? Dalam framework pemikiran Islam, Islam yang primordial dan universal sifatnya mengatur dan memberi petunjuk pada perkara temporal dan partikular, dengan konsepsi sedemikian ajaran Islam secara hakikatnya membumi dan realistik.
Seorang tokoh ilmuan di universitas Yordania, Fathi al-Durayni menyedari perbedaan konsep agama dan implikasinya terhadap hubungan antara agama dan politik. Dalam bukunya, Khas}a’is} al-Tashri>‘ al-Isla>mi> fi al-Siya>sah wa al-H}ukm, al-Durayni berpendapat bahwa Islam telah menimbulkan satu revolusi terhadap konsep agama.[15] Berbeda dengan agama lain, Islam menghubungkan agama dengan politik, agama dengan sains, dunia dengan akhirat. Hal-hal yang biasanya dilihat secara terpisah. Al-Durayni juga menjelaskan bahwa segala aktivitas seorang Muslim terutamanya aktivitas politik dihitung sebagai ibadah.[16] Ini sejajar dengan ungkapan Ibn Taymiyyah min a‘z}am wa>jiba>t al-di>n[17] (satu kewajiban agama yang utama).
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh al-Qaradawi, yang menurut Kurzman adalah salah seorang tokoh Islam Liberal.[18] Beliau mengatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara Islam dengan politik sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan daripada hakikat Islam itu sendiri. Penolakan dan pemisahan politik daripada Islam, menurut beliau merupakan satu kejahilan dan miskonsepsi terhadap hakikat Islam.[19]
Memang Rasulullah s.a.w. bukan diutus sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai Rasul. Tetapi perlu diketahui konsep kerasulan beliau tidak sebatas menyampaikan mesej Allah (dakwah). Yang paling berat adalah menjadi contoh dan tauladan dalam melaksanakan Islam sebagai cara hidup (way of life). Rasulullah membawa mesej perubahan, karena Islam yang dibawanya Islam yang mempunyai 'civilizing force'. Dalam masa yang singkat, beliau telah berhasil membuat perubahan dan reformasi ketamadunan di mana budaya, pemikiran dan sosio-politik bangsa Arab maju dan gemilang. Semua perubahan ini berlaku karena beliau telah membuat perancangan dan program yang jitu dan bijaksana. Ini dapat dilihat bagaimana beliau berhijrah, membina persaudaraan, membentuk tatanan sosial dan membangun ekonomi, politik, sosial umat Islam di Madinah. Pengkaji-pengkaji politik Islam setuju dengan pendapat prof. Muhammad Hamidullah yang mengatakan piagam Madinah yang dirumus oleh Rasulullah adalah satu perlembagaan pertama di dunia karena ia dicipta di masa dunia diperintah dengan sistem monarki tidak berperlembagaan dan tidak mengenal kedaulatan undang-undang (supremacy of law).[20] Ini tentunya bukan satu kebetulan.
Sistem politik Islam memang sebagian besarnya merupakan ijtihad, al-Qur’an tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintahan, mekanisma dan pelaksanaan lapangan. Tetapi cukup banyak prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu menjadi pedoman dalam berpolitik. Dan ini sudah cukup untuk mewarnai sistem politik Islam dan membedakannya dengan sistem politik sekular atau sistem pemerintahan yang despotik, teokratik dsb. Selain daripada prinsip dan garis panduan yang diberikan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, Islam memberi kelonggaran untuk memikirkan sendiri kaedah dan bentuk pemerintahan yang diinginkan sesuai tuntutan zaman. Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika Syari’ah dan rasionalitas Islam. Ia juga sesuai dengan objektif syari’ah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan manusia.[21] Oleh itu, tantangan para ilmuan Islam adalah untuk membangun teori politik Islam yang berpijak pada kenyataan situasi dan kondisi hari ini tanpa membuang pedoman yang sudah diberikan oleh nas-nas yang qat’i(teks-teks agama yang definitif).
Mungkin perlu dipertanyakan kepada kaum sekularis dan liberal, kalau pemisahan politik daripada Islam diterima mau di kemanakan prinsip-prinsip politik yang dijabarkan oleh al-Qur’an? Seperti kedaulatan Shari‘ah (12:40, 4:65, 5:44), prinsip Syura (3:159, 42:38), prinsip keadilan (4:58, 5:8, 57:25), prinsip kebebasan bersuara dan berpendapat (27:64, 16:125, 10:99), prinsip persamaan (49:13) dan pertanggungjawaban pemimpin (3:104). Di samping ratusan hadis yang menjelaskan banyak perkara yang berkaitan dengan politik. Pemisahan politik daripada Islam, pada akhirnya, bermakna menjadikan Islam agama kerohanian semata dan konsekwensinya pada penganut yang submissif, tunduk kepada apa jua bentuk pemerintahan dan tidak mempunyai visi perubahan. Islam seperti ini tidak ada bedanya dengan agama-agama lain, dan ini bermakna akan sia-sia Allah menurunkan Islam sebagai agama penutup dan rahmat bagi seluruh alam. Sudah tentu Islam yang lemah ini bukan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Karena dengan pimpinan Rasulullah s.a.w. Islam mengubah masyarakat, mencipta sejarah dan membina tamadun yang gemilang. Islam pada masa itu membentuk manusia dan bukan dibentuk oleh manusia, menjadi subjek bukan objek, ya‘lu wala yu‘la ‘alayh.
Kecendrungan sebagian orang menerima depolitisasi Islam adalah akibat daripada cara berfikir dikotomis. Yaitu untuk menolak politisasi Islam maka seseorang perlu menerima 'depolitisasi Islam'. Persoalannya apakah ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan dikotomi ini. Yang jelas umat Islam tidak perlu mempolitikkan Islam hanya semata-mata untuk berkuasa, karena dengan melaksanakan Islam sepenuhnya mereka dengan semula jadi akan memimpin dunia dan bukan dipimpin. Tidak perlu juga menolak hubungan politik dengan Islam karena politik menjadi alat yang sah dan mesti dimiliki untuk melakukan perubahan. Dengan memahami Islam sebagai satu cara hidup yang komprehensif di mana politik adalah satu aspek daripada beberapa aspek yang perlu disesuaikan dengan ajaran Islam maka tidak perlu istilah Islam politik atau Islam ritual dsb.
Adanya politik dalam Islam bukan lesen bagi mana-mana golongan untuk mempolitikkan Islam. Penggunaan simbol-simbol Islam sebagai alat untuk kepentingan sendiri perlu dihindari.[22] Terjadinya perkara seumpama itu adalah lumrah kefanatikan terhadap ideologi atau agama tertentu. Penggunaan agama biasa dilakukan bukan saja oleh parti Islam yang hauskan sokongan, tetapi seringkali dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan legitimasi dan mandat rakyat. Ringkasnya, umat Islam tidak harus memilih di antara politisasi Islam atau depolitisasi Islam seperti dalam pemikiran liberal.
Mitos Teokrasi Islam
Perdebatan di antara Islamis dan sekularis tentang politik Islam sentiasa bergulir di Mesir, Pakistan dan berbagai Negara Islam lainnya. Di antara tuduhan yang diungkapkan terhadap pendukung politik Islam adalah bahwa system politik Islam adalah sistem teokrasi yang despotic dan authoritarian. Asghar Ali Engineer, seorang lagi pemikir Islam Liberal, menuduh gerakan Jama’at-e-Islami yang dipimpin oleh Mawdudi berusaha mendirikan Negara teokrasi seperti yang telah didirikan di Iran.[23]
Kebencian mereka terhadap teokrasi bisa dipahami, karena sistem tersebut memang sistem yang berdiri di atas legitimasi yang palsu. Klaim kesucian dan kebenaran oleh para pendeta gereja hanya berdasarkan dogma, dan sangat bertentangan dengan logika dan rasional. Nyatanya tidak ada hubungan dan komunikasi antara golongan ini dengan Tuhan. Oleh itu, klaim bahwa golongan clergy ini mempunyai kedua-dua kuasa temporal (politik) dan ecclesiastical (kuasa kerohanian) adalah tidak berasas sama sekali.
Sejarah mencatat pemerintahan teokrasi di Barat pada zaman pertengahan sebagai satu pengalaman pahit yang menghantui masyarakat Barat hingga ke hari ini. Abad ketujuhbelas mencatat penolakan yang keras terhadap otoritas gereja, Pemerintahan teokratik dan despotik gereja selama hampir seribu tahun menjadi pengalaman pahit Barat berada dalam pemerintahan agama. Tak pelak lagi, pengalaman pahit ini membuahkan kebencian masyarakat terhadap agama pada umumnya, dan kebencian terhadap pemerintahan agama (teokrasi) khususnya. Seorang sejarawan renaisans, Gucciardini, pada tahun 1529 menulis:
Tidak ada orang yang lebih jijik pada diri saya selain dari ambisi, ketamakan, dan kejangakan para wakil Tuhan ini. Bukan hanya karena masing-masing di antara mereka ini menjengkelkan, tetapi karena setiap dan semuanya tidak pantas menjadi orang yang menyatakan diri mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan….seandainya tidak demikian keadaannya, saya akan membela Martin Luther layaknya membela diri saya sendiri, bukan untuk membebaskan diri saya dari ketentuan-ketentuan yang, sebagaimana umumnya dipahami dan dijelaskan, diajarkan agama Kristen pada kami, tetapi untuk menjadikan sekawanan bangsat ini kembali ke tempat yang semestinya, sehingga mereka bisa dipaksa untuk hidup tanpa peran sebagai wakil Tuhan atau tanpa kekuasaan.[24]
Klaim-klaim kesucian dan kependetaan seperti di atas tidak wujud dalam Islam, maka dari itu ketakutan golongan sekularis dan liberal hanya berdasarkan prasangka. Dalam Islam tidak ada institusi clergy (golongan agama), terma clergy tidak dikenal dalam sejarah Islam. keilmuan Islam terbuka untuk siapa saja. Seseorang itu diangkat menjadi yang berotoritas dalam bidang keilmuan tertentu oleh komunitas ilmuan dan masyarakat. Ulama tidak berkuasa untuk memaksakan ketaatan, memonopoli kebenaran dan mengklaim berbicara atas nama tuhan. Maka dari itu tidak ada yang mensyaratkan seorang imam atau pemimpin negara Islam mestilah dari golongan ulama. Tetapi hanya mensyaratkan mestilah dari orang-orang yang berilmu.
Seandainya bisa dibuktikan adanya ajaran Islam yang sama dengan teokrasi, sebagaimana dalam sejarah kristiani, barulah tuduhan teokrasi terhadap sistem pemerintahan Islam mempunyai asas yang kuat. Tanpa adanya pembuktian tersebut maka kaum sekularis dan liberal telah berlaku tidak adil dan objektif terhadap Islam.
Sudah terlalu biasa pada hari ini Islam disalah tafsir dan dizalimi. Hegemoni tamadun Barat yang areligius menjadikan umat Islam, khususnya pejuang Islam, tersepit dan terisolasi. Usaha westernisasi ini tidak akan berhasil seandainya tidak ada di kalangan intelektual muslim yang mendukung obsesi Barat ini.
Berbeda dengan agama kristen, Islam tidak pernah secara eksplisit maupun implisit mendukung sistem teokrasi. Dalam al-Qur'an titel khalifah Allah diberikan kepada umat manusia yang sanggup mengemban misi tersebut.2:31. Sejarah Islam juga mencatatkan Rasulullah dengan jelas menolak kependetaan yang menjadi ciri kehidupan gereja. Demikian juga Abu Bakar menolak untuk diberikan titel khali>fatulla>h sebaliknya beliau hanya ingin dipanggil khali>fat Rasu>lillah.
Di samping itu, Islam tidak menerima konsep kehidupan suci vis-a-vis kehidupan profan. Golongan agama sebagai orang-orang suci dan yang lainnya tidak suci. Kesucian seseorang tidak diukur dari luaran dan dimana dia berada, bahkan amalannya sekalipun tidak bisa memastikan seseorang masuk surga, karena Allah saja yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Kemuliaan disisi Allah diberikan kepada orang yang bertaqwa. Walauapapun profesinya di manapun dia berada selagi dia memiliki ketinggian iman dan taqwa maka dialah orang yang mulia di sisi Allah. Sebaliknya seorang yang menghabiskan umurnya dalam tempat ibadah belum tentu memiliki hati yang bersih dan suci.
Berbeda dengan agama lain, konsep Ibadah dalam Islam tidak terbatas hanya pada amalan ritual akan tetapi merangkumi kehidupan seharian seorang muslim yang menunjukkan keikhlasan dan ketaatannya pada Allah SWT. Dalam Islam tantangan besar seorang muslim bukan mengamalkan amalan tertentu di tempat tertentu akan tetapi bagaimana seseorang bisa menjadi hamba Allah sekaligus khalifah-Nya di muka bumi. Amanah ini hanya bisa diemban dengan mengimbangi keperluan rohani dan jasmani, spiritual dan material. Menfokuskan dan menyalurkan seluruh usaha untuk pembangunan spiritual semata hanya akan mengakibatkan kehidupan yang pincang. Demikianlah rahasia mengapa Rasulullah menolak rahba>niyyah (kependetaan) dalam Islam, prinsip ini juga bertepatan dengan mesej yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an: “warahba>niyyatan ibtada'u>ha ma katabna>ha> 'alayhim” (dan kependetaan yang mereka ciptakan, sesuatu yang tidak pernah Kami turunkan) (al-Hadid, 57:27, al-A‘raf 7:32)
Dalam tulisannya, Muhammad al-Ghazali bahkan mengkritisi kecenderungan sebagian orang Islam yang mencoba melepaskan diri material dan keduniaan atas anggapan perhiasan dunia itu bisa menghalangnya dari jalan Allah, beliau mengatakan justru untuk berjuang di jalan Allah harta benda sangat penting untuk dimiliki, baginya konsep zuhud yang benar tidak menjadikan hidup kita mundur.[25]
Polemik Islam dan Demokrasi
Dalam menangani isu demokrasi para sarjana Muslim pada dasarnya terbagi kepada dua golongan. Golongan radikal menolak demokrasi atas beberapa alasan utamanya adalah bahwa dalam sistem seperti ini kedaulatan mutlak diberikan kepada rakyat khususnya dalam membuat undang-undang. Ini bertentangan dengan sistem politik Islam yang menuntut kedaulatan mutlak diberikan kepada Allah (al-h}a>kimiyyah lilla>h) dengan menjadikan Shari'ah sumber utama perundangan (supremacy of the Shari'ah). Pengkritik keras demokrasi, seperti Mawdudi dan Sayyid Qutb, setelah menolak demokrasi Barat tidak pula menjadikan teokrasi sebagai bentuk pemerintahan Islam. Qutb menjelaskan bahwa Islam menolak sistem teokrasi yang pernah berlaku di Barat pada era kegelapan. Karna kuasa Tuhan tidak boleh diwakili oleh satu golongan yang mengklaim ada hubungan komunikasi dengan Tuhan.[26] Mawdudi malah mengatakan bahwa Islam berada di tengah-tengah antara keduanya. Oleh itu, kesan dari pengaruh dan dominasi terminologi Barat, beliau mencipta nama baru bagi sistem politik Islam yaitu theodemocracy yaitu campuran dan jalan tengah di antara theocracy dan demokrasi.[27]
Golongan moderat yang diwakili oleh Yusuf al-Qaradawi, al-Ghannushi dan Fathi Osman, menerima demokrasi dengan beberapa catatan. Demokrasi tersebut mesti disesuaikan dengan Shari'at Islam dan tidak menjadikan nasionalisme dan perkauman lebih utama berbanding dengan keIslaman. Golongan ini meyakini pada dasarnya prinsip-prinsip demokrasi telah ada dalam Shari’ah Islam seperti kekuasaan mayoritas, kedaulatan undang-undang, dan pemerintahan perwakilan. Bahkan al-Ghannushi dan Huwaidi menyatakan bahwa sebenarnya Barat telah menghasilkan sistem pemerintahan yang sebagian besar elemennya dicedok daripada khazanah keilmuan umat Islam (seperti juga ilmu kedokteran dan matematik) di Andalusia pada Abad ke 14-15M. Oleh itu tidak ada salahnya umat Islam pada hari ini memanfaatkan kembali hasil eksperimen Barat yang teorinya berasal dari khazanah mereka sendiri.
Apapun kecendrungan sarjana Muslim dalam menghadapi demokrasi, mereka semua berpegang kepada prinsip supremacy of the Shari'ah: bahwa dalam bentuk apapun sebuah Negara Islam itu yang paling penting adalah Shari‘ah mesti berdaulat. Kedaulatan Shari‘ah ini pada prinsipnya akan tidak memberi ruang kepada pemerintahan despotik dan dapat menghapuskan dengan tuntas kezaliman, diskriminasi dan korupsi. Para sarjana Muslim juga setuju bahwa sistem politik Islam amat bertentangan dengan sistem teokrasi. Dalam sejarah Barat pemerintahan teokrasi yang memberikan Gereja kuasa mutlak adalah bentuk pemerintahan yang tidak rasional, anti sains dan anti kemajuan. Sedangkan pemerintahan Islam yang dicontohkan oleh para Sahabat adalah pemerintahan yang rasional dan mendukung kemajuan dalam bidang apapun. Jadi amat jelas tuduhan musuh-musuh Islam yang menyamakan pemerintahan Islam dengan teokrasi tidak berasas sama sekali. Dalam kepimpinan sayyidina Umar saja terlalu banyak fakta sejarah yang membuktikannya.
*Penulis adalah Alumni ISTAC dan kandidat Ph.D. di tempat yang sama. Beliau bertugas sebagai peneliti di Akademi Kajian Ketamadunan dan Dosen Kolej Dar al-Hikmah, Malaysia. Beliau bisa dihubungi melalui e-mail: muammar_km@yahoo.com.Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus menghidupkan JavaScript untuk melihatnya
http://khairaummah.com
Pemikiran Barat telah lama dikongkong oleh cara berfikir dikotomis; agama atau sekular, dunia atau akhirat, manusia atau Tuhan. Cara berfikir dikotomis ini lahir akibat daripada dualisme yang merupakan elemen penting dalam sekularisme. Dengan metodologi seperti ini juga Abu Zayd memberi dua alternative kepada umat Islam: al-khit}a>b al-di>ni> (diskursus agama) atau al-khit}a>b al-‘ilma>ni>(diskursus sekular). Dengan segala keburukan yang ada pada diskursus agama (demikianlah digambarkannya) maka bagi beliau pilihan satu-satunya adalah diskursus sekular.[1] Dalam framework berfikir Barat seperti ini tidak mungkin ada jalan keluar daripada dualisme; tidak ada third alternative; tidak ada sistem yang dapat menggabungkan dunia dengan akhirat, agama dengan keduniaan, produk manusia dengan produk Tuhan.
Akibat putus asa dengan pendekatan modernisme yang monolitik ini lahirlah pemikiran postmodernism (pascamodenisme) yang mengkritisi hebat modernisme tetapi meneruskan tradisi sekularisme dan anti-agamanya. Dalam kebuntuan dan kerancuan pemikiran Barat ini, Islam sebenarnya telah lama memberikan penyelesaian atau solusi bagi segala persoalan manusia, tapi sayangnya manusia terlalu angkuh dan lupa diri. Sebenarnya manusia tidak hanya mempunyai dua pilihan; ada banyak pilihan lain yang terbuka untuk dinilai dengan akal yang sehat. Al-Qur’an mendorong manusia berfikir secara lateral dan konstruktif bukan reaktif dan hanya mencari kesalahan ide-ide lain.
Problematika Demokrasi.
Demokrasi mempunyai dua wajah yang berbeda; wajah ideal-ideologis dan wajah real-pragmatis. Sebagai produk sekularisme, demokrasi lahir hasil pergelutan di antara rasionalitas dan kuasa gereja. Akibat pergelutan yang dahsyat dan panjang ini minda bawah sedar masyarakat Barat telah terpatri dengan kesimpulan bahawa pemerintahan agama hanya akan berdampak kemunduran. Bentuk pemerintahan sekular, liberal dan pluralis adalah satu-satunya solusi agar tidak berlaku lagi pemerintahan despotik dan autoritarian. Dan pada kenyataannya sistem politik ini yang telah dibangun oleh pemikir-pemikir politik Barat telah berhasil membangun ekonomi dan sosio-politik masyarakat Barat.
Wajah manis demokrasi terlihat ketika menyuarakan "government of the people, by the people, for the people". Demokrasi yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Terjaminnya kebebasan, persamaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan yang paling penting sekali wujudnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung-jawab kepada rakyat. Demokrasi menjadi semakin penting dan relevan untuk menghindari pemerintahan despotik, kuku besi, dan otoritarian. Wajah manis inilah yang berhasil menarik minat sebahagian intelektual Muslim untuk mengadopsi sepenuhnya demokrasi Barat.
Akan tetapi tidak sedikit para intelektual yang menyedari bahwa demokrasi sebenar hanya tinggal slogan dan retorika. Terlalu ramai yang tidak menyedari wajah hodoh demokrasi 'the ugly face of democracy'. Ini karena keburukan demokrasi akan hanya terlihat dengan minda yang bersih dari sekularisasi. Kritik pedas terhadap demokrasi ini banyak juga dilaungkan oleh cendikiawan Barat sendiri. Dalam bukunya Reaganism and the Death of Representative Democracy, Walter William seorang professor emeritus dari Universiti Washington, mengatakan bahwa pemerintahan Amerika semenjak zaman Reagan hingga saat ini adalah "Government of the Wealthy, for the wealthy"[2](pemerintahan si kaya untuk kepentingan si kaya) Perubahan nilai dalam demokrasi ini disebabkan adanya sistem lobbi yang memberi peluang bagi kapitalis-kapitalis, yang mayoritasnya Yahudi, untuk menentukan segala kebijaksanaan pemerintah.
Kritikan lebih pedas lagi diutarakan oleh Chomsky, beliau mengatakan bahwa Amerika tidak kurang terorisnya berbanding mana-mana negara yang diklaim sebagai teroris. Karena Amerika berambisi untuk mewujudkan empayar dunia dan semua konspirasi dilakukan untuk merealisasikan "imperial grand strategy"(strategi penjajahan yang besar).[3] Antara konspirasi yang sudah tidak asing lagi adalah konspirasi 11 september yang menjadi lesen perang terhadap keganasan umat Islam. Demikian dijelaskan oleh Mathias Brockers, penulis Jerman yang berhasil mendedahkan konspirasi Amerika agar dunia percaya ia dilakukan oleh teroris.[4]
Demokrasi mempunyai banyak kelemahan. Sesiapapun yang mengkaji demokrasi secara substantif dan kritis akan dapat melihat kelemahan dan kerancuan dalam sistem ini. Dalam sistem liberal demokrasi, berbanding dengan sistem Islam, terdapat kekaburan otoritas, pada teorinya rakyat berdaulat kedaulatan rakyat. Namun rakyat hanya berdaulat beberapa tahun sekali. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam system demokrasi terlalu banyak slogan yang jauh dari kenyataan, pada kenyataannya kepentingan golongan elit lebih diutamakan berbanding kepentingan rakyat. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat tetapi mewakili diri sendiri dan golongan tertentu (pendanan partai). Politik uang dan penipuan (immoralitas) diterima sebagai sebagian dari sistem politik yang sekular.
Terdapat kecendrungan sebagian cendekiawan muslim untuk menerima bahkan mengagungkan dan mensakralkan demokrasi walhal tiada produk manusia yang sempurna bisa ditengarai sebagai kesan inferiority complex. Sebagian yang lain setelah menolak eksistensi politik Islam terpaksa menyerah sepenuhnya kepada produk Barat yang sekular. sebagian intellektual muslim yang mengusulkan garis persamaan antara Islam dengan demokrasi sebenarnya tanpa disadari telah mengambil jalan pintas dan tidak ingin pusing membangun sistem politik Islam. Di indonesia mayoritas intelektual menerima sistem demokrasi liberal tanpa syarat dan kritikan. Nurcholish Madjid, Amin Rais, Syafi‘i Ma’arif, Munawir Syadzali dan Abdurrahman Wahid di antara yang menyuarakan ide demokratisasi Indonesia sepenuhnya mengikuti pemikiran politik sekuler.[5] Bagi Nurcholish, demokrasi Barat ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. [6]
Memang demokrasi mempunyai idealisme-idealisme yang sangat baik walaupun tidak sempurna. Akan tetapi pada realitinya demokrasi biasa digunakan untuk mengaburi mata rakyat agar percaya pada pemerintah. Teori yang baik akan tinggal slogan dan retorika kalau orang yang terlibat tidak jujur dan amanah. Perkara yang sama juga bias berlaku pada politik Islam, Islam memiliki dasar-dasar politik yang sangat baik walaupun masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkannya. Teori politik Islam akan kekal menjadi teori dan retorika seandainya keilmuan dan kesadaran umat Islam masih rendah.
Setelah segala apa yang dilakukan oleh negara demokrasi (Amerika) contoh terhadap setiap negara dan masyarakat yang tidak sehaluan dengannya maka apa masih boleh dikatakan negara demokrasi menjamin keadilan dan hak-hak asasi manusia? Rakyat sudah tidak lagi menjadi penentu dan pemimpin bukan lagi mewakili rakyat. Pemerintah yang menggunakan demokrasi sebagai alat untuk berkuasa hanya mewakili dan mendengar dari satu golongan saja, yaitu para kapitalis dan orang-orang yang berkepentingan dari dalam maupun luar negeri.
Tipologi ‘Islam Politik’
Sejak awal lapan puluhan, timbul istilah 'Islam politik', sebagai satu versi Islam yang dicipta oleh golongan ‘fundamentalis’. Muhammad Said al-Ashmawi di antara orang yang mempopulerkan terma ini. Dalam bukunya yang sangat controversial tetapi sebenarnya hanya menyambung ide Ali Abd al-Raziq, beliau menggunakan istilah al-Islam al-Siyasi sebagai Islam bentuk baru yang diada-adakan oleh kaum fundamentalis.[7] Oleh kaum liberal, mengikuti para Orientalis, digambarkan seolah-olah ada banyak versi Islam, karena masing-masing tidak boleh mengklaim Islamnya yang paling betul, maka dikatakan semuanya valid. Ada Islam ritual, Islam sufi, Islam literal, Islam progressif dsb. Islam menjadi subjek yang relatif dan terbuka kepada penafsiran manusia. Tipologi dan kategorisasi seperti ini tidak seharusnya diterima oleh umat Islam.
Namun sayangnya, tipologi seperti ini sudah menular dan mengakar dalam diri intelektual Muslim. Sehingga ia menjadi lumrah dalam diskursus pemikiran Islam kontemporari. Bagi Azyumardi Azra misalnya, beliau punya alasan yang kuat untuk mengkategorikan Islam ritual, Islam kultural, dan Islam politik karena beliau melihat dari sudut sosiologi dan antropologi.[8] Walaubagaimanapun, ini tidak sama sekali menjustifikasikan pelabelan tersebut memandangkan hal ini berkaitan dengan prinsip no-versions dan anti-dikotomi dalam Islam.
Disamping karena hasil olahan Barat, kategorisasi seperti ini tidak relevan langsung dengan umat Islam. Ini karena berbeda dengan agama lain, Islam bukan produk manusia. Dengan pemahaman Islam yang mendalam akan tanpak dengan jelas bahawa Islam tidak memerlukan inovasi untuk memperbaiki dan meningkatkan agama sendiri. Islam yang asli daripada Allah telah sempurna dan sesuai sepanjang zaman. Tinggal lagi persoalannya adalah sejauhmana kita memahami Islam, bukan apa bentuk Islam yang kita inginkan? Kekeliruan ini timbul akibat krisis otoritas. Umat pada umumnya tidak lagi dapat membedakan yang mana rujukan yang sah dan mana rujukan yang perlu ditolak. Ini karena ramai yang berbicara tentang Islam tidak lagi bersandarkan kepada otoritas. Yusuf al-Qaradawi, yang dianggap moderat oleh masyarakat dunia, mengkritik habis-habisan pelabelan Islam politik kepada golongan Islamis. Bagi beliau terma itu dibuat untuk memojokkan umat Islam dan mengasingkan masyarakat dari terlibat dan menyokong perjuangan Islam melalui kaedah demokratis yang sah.[9]
Namun demikian, di kalangan kaum liberal khususnya, buah pemikiran Ashmawi diterima dengan baik walaupun bukunya al-Islam al-Siyasi bukan satu karya yang berdasarkan kajian ilmiah. Ia hanyalah refleksi beliau terhadap situasi dan kondisi Islam di Mesir. Perbincangan mengenai Syari’ah misalnya tidak sama sekali merujuk kepada definisi para pakar Shari’ah. Buku yang tidak mengandungi bibliografi dan catatan kaki (kecuali ayat al-Qur’an dan satu dua buku) tidak pantas dianggap sebagai buku ilmiah dan kajian objektif terhadap Islam maupun pemikiran Islam apalagi menjadi rujukan dalam memahami Islam. Ironisnya, beliau kini dianggap salah seorang guru besar Islam liberal.[10]
Antara Depolitisasi Islam dan Politisasi Islam
Di mesir perdebatan di antara golongan Islamis dan sekularis cukup hangat dan seringkali berakhir dengan tragedi. Tokoh-tokoh sekular walaupun sebagiannya mempunyai latarbelakang agama yang cukup kuat seperti Ali Abd al-Raziq yang menentang keras dikaitkannya Islam dengan politik. Menurutnya, Islam hanya sebuah agama ritual, tidak ada sistem politik dalam Islam. Sistem politik Islam dikatakan rekayasa para ulama di zaman 'pertengahan'. Bagi menjawab kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin dan pengasas Negara Islam Madinah, mereka mengatakan bahawa itu hanya satu kebetulan. [11]
Nurcholish Madjid sejak tahun 70an telah menyarankan sekularisasi. Baginya Islam tidak lebih dari sekadar agama seperti agama-agama lain yang wujud di dunia.[12] Atas dasar ini, agama perlu dibedakan dan dipisahkan daripada politik. Oleh karena itu, menurut Nurcholish tidak ada politik Islam, ekonomi Islam pendidikan Islam dsb. Baginya negara hanyalah bagian dari aspek keduniaan yang bergantung sepenuhnya kepada nalar dan masyarakat, sedangkan agama berasal dari alam ghaib yang hanya berdimensikan spiritual dan personal. [13]
Ashmawi, mengikuti jejak langkah Ali ‘Abd al-Raziq, menyatakan bahwa Tuhan menginginkan Islam sebagai agama tetapi manusia menginginkannya menjadi politik (ara>da Alla>h li al-Isla>m an yaku>na di>nan, wa ara>da bihi al-na>s an yaku>na siya>satan).[14] Baginya agama itu universal sifatnya, sedangkan politik itu partikular dan temporal. Maka keduanya tidak mungkin bersatu.
Untuk menjawab keraguan yang ditimbulkan oleh Ashmawi ini perlu diklarifikasikan definisi din atau agama. Nyatanya bagi kaum liberal yang dimaksudkan dengan din dan agama adalah hal yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, maka agama tidak lebih dari sekadar urusan spiritual dan ritual demikianlah dinyatakan oleh para ahli filsafat, antropologis dan sosiologis. Lalu mengapakah Islam harus tunduk kepada kerangka pemikiran yang dibentuk oleh Barat yang sekular. Pada hakikatnya, Islam tidak hanya menyangkut perkara spiritual dan ritual tetapi juga segala bidang kehidupan manusia. Persoalan yang perlu dijawab adalah mengapa Islam harus dibatasi oleh konsepsi dan definisi yang dicipta oleh orang bukan Islam? Tidak mungkinkah Islam dinilai dan dirujuk mengikut kehendak Tuhan bukan keinginan manusia? Dalam framework pemikiran Islam, Islam yang primordial dan universal sifatnya mengatur dan memberi petunjuk pada perkara temporal dan partikular, dengan konsepsi sedemikian ajaran Islam secara hakikatnya membumi dan realistik.
Seorang tokoh ilmuan di universitas Yordania, Fathi al-Durayni menyedari perbedaan konsep agama dan implikasinya terhadap hubungan antara agama dan politik. Dalam bukunya, Khas}a’is} al-Tashri>‘ al-Isla>mi> fi al-Siya>sah wa al-H}ukm, al-Durayni berpendapat bahwa Islam telah menimbulkan satu revolusi terhadap konsep agama.[15] Berbeda dengan agama lain, Islam menghubungkan agama dengan politik, agama dengan sains, dunia dengan akhirat. Hal-hal yang biasanya dilihat secara terpisah. Al-Durayni juga menjelaskan bahwa segala aktivitas seorang Muslim terutamanya aktivitas politik dihitung sebagai ibadah.[16] Ini sejajar dengan ungkapan Ibn Taymiyyah min a‘z}am wa>jiba>t al-di>n[17] (satu kewajiban agama yang utama).
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh al-Qaradawi, yang menurut Kurzman adalah salah seorang tokoh Islam Liberal.[18] Beliau mengatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara Islam dengan politik sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan daripada hakikat Islam itu sendiri. Penolakan dan pemisahan politik daripada Islam, menurut beliau merupakan satu kejahilan dan miskonsepsi terhadap hakikat Islam.[19]
Memang Rasulullah s.a.w. bukan diutus sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai Rasul. Tetapi perlu diketahui konsep kerasulan beliau tidak sebatas menyampaikan mesej Allah (dakwah). Yang paling berat adalah menjadi contoh dan tauladan dalam melaksanakan Islam sebagai cara hidup (way of life). Rasulullah membawa mesej perubahan, karena Islam yang dibawanya Islam yang mempunyai 'civilizing force'. Dalam masa yang singkat, beliau telah berhasil membuat perubahan dan reformasi ketamadunan di mana budaya, pemikiran dan sosio-politik bangsa Arab maju dan gemilang. Semua perubahan ini berlaku karena beliau telah membuat perancangan dan program yang jitu dan bijaksana. Ini dapat dilihat bagaimana beliau berhijrah, membina persaudaraan, membentuk tatanan sosial dan membangun ekonomi, politik, sosial umat Islam di Madinah. Pengkaji-pengkaji politik Islam setuju dengan pendapat prof. Muhammad Hamidullah yang mengatakan piagam Madinah yang dirumus oleh Rasulullah adalah satu perlembagaan pertama di dunia karena ia dicipta di masa dunia diperintah dengan sistem monarki tidak berperlembagaan dan tidak mengenal kedaulatan undang-undang (supremacy of law).[20] Ini tentunya bukan satu kebetulan.
Sistem politik Islam memang sebagian besarnya merupakan ijtihad, al-Qur’an tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintahan, mekanisma dan pelaksanaan lapangan. Tetapi cukup banyak prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu menjadi pedoman dalam berpolitik. Dan ini sudah cukup untuk mewarnai sistem politik Islam dan membedakannya dengan sistem politik sekular atau sistem pemerintahan yang despotik, teokratik dsb. Selain daripada prinsip dan garis panduan yang diberikan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, Islam memberi kelonggaran untuk memikirkan sendiri kaedah dan bentuk pemerintahan yang diinginkan sesuai tuntutan zaman. Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika Syari’ah dan rasionalitas Islam. Ia juga sesuai dengan objektif syari’ah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan manusia.[21] Oleh itu, tantangan para ilmuan Islam adalah untuk membangun teori politik Islam yang berpijak pada kenyataan situasi dan kondisi hari ini tanpa membuang pedoman yang sudah diberikan oleh nas-nas yang qat’i(teks-teks agama yang definitif).
Mungkin perlu dipertanyakan kepada kaum sekularis dan liberal, kalau pemisahan politik daripada Islam diterima mau di kemanakan prinsip-prinsip politik yang dijabarkan oleh al-Qur’an? Seperti kedaulatan Shari‘ah (12:40, 4:65, 5:44), prinsip Syura (3:159, 42:38), prinsip keadilan (4:58, 5:8, 57:25), prinsip kebebasan bersuara dan berpendapat (27:64, 16:125, 10:99), prinsip persamaan (49:13) dan pertanggungjawaban pemimpin (3:104). Di samping ratusan hadis yang menjelaskan banyak perkara yang berkaitan dengan politik. Pemisahan politik daripada Islam, pada akhirnya, bermakna menjadikan Islam agama kerohanian semata dan konsekwensinya pada penganut yang submissif, tunduk kepada apa jua bentuk pemerintahan dan tidak mempunyai visi perubahan. Islam seperti ini tidak ada bedanya dengan agama-agama lain, dan ini bermakna akan sia-sia Allah menurunkan Islam sebagai agama penutup dan rahmat bagi seluruh alam. Sudah tentu Islam yang lemah ini bukan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Karena dengan pimpinan Rasulullah s.a.w. Islam mengubah masyarakat, mencipta sejarah dan membina tamadun yang gemilang. Islam pada masa itu membentuk manusia dan bukan dibentuk oleh manusia, menjadi subjek bukan objek, ya‘lu wala yu‘la ‘alayh.
Kecendrungan sebagian orang menerima depolitisasi Islam adalah akibat daripada cara berfikir dikotomis. Yaitu untuk menolak politisasi Islam maka seseorang perlu menerima 'depolitisasi Islam'. Persoalannya apakah ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan dikotomi ini. Yang jelas umat Islam tidak perlu mempolitikkan Islam hanya semata-mata untuk berkuasa, karena dengan melaksanakan Islam sepenuhnya mereka dengan semula jadi akan memimpin dunia dan bukan dipimpin. Tidak perlu juga menolak hubungan politik dengan Islam karena politik menjadi alat yang sah dan mesti dimiliki untuk melakukan perubahan. Dengan memahami Islam sebagai satu cara hidup yang komprehensif di mana politik adalah satu aspek daripada beberapa aspek yang perlu disesuaikan dengan ajaran Islam maka tidak perlu istilah Islam politik atau Islam ritual dsb.
Adanya politik dalam Islam bukan lesen bagi mana-mana golongan untuk mempolitikkan Islam. Penggunaan simbol-simbol Islam sebagai alat untuk kepentingan sendiri perlu dihindari.[22] Terjadinya perkara seumpama itu adalah lumrah kefanatikan terhadap ideologi atau agama tertentu. Penggunaan agama biasa dilakukan bukan saja oleh parti Islam yang hauskan sokongan, tetapi seringkali dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan legitimasi dan mandat rakyat. Ringkasnya, umat Islam tidak harus memilih di antara politisasi Islam atau depolitisasi Islam seperti dalam pemikiran liberal.
Mitos Teokrasi Islam
Perdebatan di antara Islamis dan sekularis tentang politik Islam sentiasa bergulir di Mesir, Pakistan dan berbagai Negara Islam lainnya. Di antara tuduhan yang diungkapkan terhadap pendukung politik Islam adalah bahwa system politik Islam adalah sistem teokrasi yang despotic dan authoritarian. Asghar Ali Engineer, seorang lagi pemikir Islam Liberal, menuduh gerakan Jama’at-e-Islami yang dipimpin oleh Mawdudi berusaha mendirikan Negara teokrasi seperti yang telah didirikan di Iran.[23]
Kebencian mereka terhadap teokrasi bisa dipahami, karena sistem tersebut memang sistem yang berdiri di atas legitimasi yang palsu. Klaim kesucian dan kebenaran oleh para pendeta gereja hanya berdasarkan dogma, dan sangat bertentangan dengan logika dan rasional. Nyatanya tidak ada hubungan dan komunikasi antara golongan ini dengan Tuhan. Oleh itu, klaim bahwa golongan clergy ini mempunyai kedua-dua kuasa temporal (politik) dan ecclesiastical (kuasa kerohanian) adalah tidak berasas sama sekali.
Sejarah mencatat pemerintahan teokrasi di Barat pada zaman pertengahan sebagai satu pengalaman pahit yang menghantui masyarakat Barat hingga ke hari ini. Abad ketujuhbelas mencatat penolakan yang keras terhadap otoritas gereja, Pemerintahan teokratik dan despotik gereja selama hampir seribu tahun menjadi pengalaman pahit Barat berada dalam pemerintahan agama. Tak pelak lagi, pengalaman pahit ini membuahkan kebencian masyarakat terhadap agama pada umumnya, dan kebencian terhadap pemerintahan agama (teokrasi) khususnya. Seorang sejarawan renaisans, Gucciardini, pada tahun 1529 menulis:
Tidak ada orang yang lebih jijik pada diri saya selain dari ambisi, ketamakan, dan kejangakan para wakil Tuhan ini. Bukan hanya karena masing-masing di antara mereka ini menjengkelkan, tetapi karena setiap dan semuanya tidak pantas menjadi orang yang menyatakan diri mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan….seandainya tidak demikian keadaannya, saya akan membela Martin Luther layaknya membela diri saya sendiri, bukan untuk membebaskan diri saya dari ketentuan-ketentuan yang, sebagaimana umumnya dipahami dan dijelaskan, diajarkan agama Kristen pada kami, tetapi untuk menjadikan sekawanan bangsat ini kembali ke tempat yang semestinya, sehingga mereka bisa dipaksa untuk hidup tanpa peran sebagai wakil Tuhan atau tanpa kekuasaan.[24]
Klaim-klaim kesucian dan kependetaan seperti di atas tidak wujud dalam Islam, maka dari itu ketakutan golongan sekularis dan liberal hanya berdasarkan prasangka. Dalam Islam tidak ada institusi clergy (golongan agama), terma clergy tidak dikenal dalam sejarah Islam. keilmuan Islam terbuka untuk siapa saja. Seseorang itu diangkat menjadi yang berotoritas dalam bidang keilmuan tertentu oleh komunitas ilmuan dan masyarakat. Ulama tidak berkuasa untuk memaksakan ketaatan, memonopoli kebenaran dan mengklaim berbicara atas nama tuhan. Maka dari itu tidak ada yang mensyaratkan seorang imam atau pemimpin negara Islam mestilah dari golongan ulama. Tetapi hanya mensyaratkan mestilah dari orang-orang yang berilmu.
Seandainya bisa dibuktikan adanya ajaran Islam yang sama dengan teokrasi, sebagaimana dalam sejarah kristiani, barulah tuduhan teokrasi terhadap sistem pemerintahan Islam mempunyai asas yang kuat. Tanpa adanya pembuktian tersebut maka kaum sekularis dan liberal telah berlaku tidak adil dan objektif terhadap Islam.
Sudah terlalu biasa pada hari ini Islam disalah tafsir dan dizalimi. Hegemoni tamadun Barat yang areligius menjadikan umat Islam, khususnya pejuang Islam, tersepit dan terisolasi. Usaha westernisasi ini tidak akan berhasil seandainya tidak ada di kalangan intelektual muslim yang mendukung obsesi Barat ini.
Berbeda dengan agama kristen, Islam tidak pernah secara eksplisit maupun implisit mendukung sistem teokrasi. Dalam al-Qur'an titel khalifah Allah diberikan kepada umat manusia yang sanggup mengemban misi tersebut.2:31. Sejarah Islam juga mencatatkan Rasulullah dengan jelas menolak kependetaan yang menjadi ciri kehidupan gereja. Demikian juga Abu Bakar menolak untuk diberikan titel khali>fatulla>h sebaliknya beliau hanya ingin dipanggil khali>fat Rasu>lillah.
Di samping itu, Islam tidak menerima konsep kehidupan suci vis-a-vis kehidupan profan. Golongan agama sebagai orang-orang suci dan yang lainnya tidak suci. Kesucian seseorang tidak diukur dari luaran dan dimana dia berada, bahkan amalannya sekalipun tidak bisa memastikan seseorang masuk surga, karena Allah saja yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Kemuliaan disisi Allah diberikan kepada orang yang bertaqwa. Walauapapun profesinya di manapun dia berada selagi dia memiliki ketinggian iman dan taqwa maka dialah orang yang mulia di sisi Allah. Sebaliknya seorang yang menghabiskan umurnya dalam tempat ibadah belum tentu memiliki hati yang bersih dan suci.
Berbeda dengan agama lain, konsep Ibadah dalam Islam tidak terbatas hanya pada amalan ritual akan tetapi merangkumi kehidupan seharian seorang muslim yang menunjukkan keikhlasan dan ketaatannya pada Allah SWT. Dalam Islam tantangan besar seorang muslim bukan mengamalkan amalan tertentu di tempat tertentu akan tetapi bagaimana seseorang bisa menjadi hamba Allah sekaligus khalifah-Nya di muka bumi. Amanah ini hanya bisa diemban dengan mengimbangi keperluan rohani dan jasmani, spiritual dan material. Menfokuskan dan menyalurkan seluruh usaha untuk pembangunan spiritual semata hanya akan mengakibatkan kehidupan yang pincang. Demikianlah rahasia mengapa Rasulullah menolak rahba>niyyah (kependetaan) dalam Islam, prinsip ini juga bertepatan dengan mesej yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an: “warahba>niyyatan ibtada'u>ha ma katabna>ha> 'alayhim” (dan kependetaan yang mereka ciptakan, sesuatu yang tidak pernah Kami turunkan) (al-Hadid, 57:27, al-A‘raf 7:32)
Dalam tulisannya, Muhammad al-Ghazali bahkan mengkritisi kecenderungan sebagian orang Islam yang mencoba melepaskan diri material dan keduniaan atas anggapan perhiasan dunia itu bisa menghalangnya dari jalan Allah, beliau mengatakan justru untuk berjuang di jalan Allah harta benda sangat penting untuk dimiliki, baginya konsep zuhud yang benar tidak menjadikan hidup kita mundur.[25]
Polemik Islam dan Demokrasi
Dalam menangani isu demokrasi para sarjana Muslim pada dasarnya terbagi kepada dua golongan. Golongan radikal menolak demokrasi atas beberapa alasan utamanya adalah bahwa dalam sistem seperti ini kedaulatan mutlak diberikan kepada rakyat khususnya dalam membuat undang-undang. Ini bertentangan dengan sistem politik Islam yang menuntut kedaulatan mutlak diberikan kepada Allah (al-h}a>kimiyyah lilla>h) dengan menjadikan Shari'ah sumber utama perundangan (supremacy of the Shari'ah). Pengkritik keras demokrasi, seperti Mawdudi dan Sayyid Qutb, setelah menolak demokrasi Barat tidak pula menjadikan teokrasi sebagai bentuk pemerintahan Islam. Qutb menjelaskan bahwa Islam menolak sistem teokrasi yang pernah berlaku di Barat pada era kegelapan. Karna kuasa Tuhan tidak boleh diwakili oleh satu golongan yang mengklaim ada hubungan komunikasi dengan Tuhan.[26] Mawdudi malah mengatakan bahwa Islam berada di tengah-tengah antara keduanya. Oleh itu, kesan dari pengaruh dan dominasi terminologi Barat, beliau mencipta nama baru bagi sistem politik Islam yaitu theodemocracy yaitu campuran dan jalan tengah di antara theocracy dan demokrasi.[27]
Golongan moderat yang diwakili oleh Yusuf al-Qaradawi, al-Ghannushi dan Fathi Osman, menerima demokrasi dengan beberapa catatan. Demokrasi tersebut mesti disesuaikan dengan Shari'at Islam dan tidak menjadikan nasionalisme dan perkauman lebih utama berbanding dengan keIslaman. Golongan ini meyakini pada dasarnya prinsip-prinsip demokrasi telah ada dalam Shari’ah Islam seperti kekuasaan mayoritas, kedaulatan undang-undang, dan pemerintahan perwakilan. Bahkan al-Ghannushi dan Huwaidi menyatakan bahwa sebenarnya Barat telah menghasilkan sistem pemerintahan yang sebagian besar elemennya dicedok daripada khazanah keilmuan umat Islam (seperti juga ilmu kedokteran dan matematik) di Andalusia pada Abad ke 14-15M. Oleh itu tidak ada salahnya umat Islam pada hari ini memanfaatkan kembali hasil eksperimen Barat yang teorinya berasal dari khazanah mereka sendiri.
Apapun kecendrungan sarjana Muslim dalam menghadapi demokrasi, mereka semua berpegang kepada prinsip supremacy of the Shari'ah: bahwa dalam bentuk apapun sebuah Negara Islam itu yang paling penting adalah Shari‘ah mesti berdaulat. Kedaulatan Shari‘ah ini pada prinsipnya akan tidak memberi ruang kepada pemerintahan despotik dan dapat menghapuskan dengan tuntas kezaliman, diskriminasi dan korupsi. Para sarjana Muslim juga setuju bahwa sistem politik Islam amat bertentangan dengan sistem teokrasi. Dalam sejarah Barat pemerintahan teokrasi yang memberikan Gereja kuasa mutlak adalah bentuk pemerintahan yang tidak rasional, anti sains dan anti kemajuan. Sedangkan pemerintahan Islam yang dicontohkan oleh para Sahabat adalah pemerintahan yang rasional dan mendukung kemajuan dalam bidang apapun. Jadi amat jelas tuduhan musuh-musuh Islam yang menyamakan pemerintahan Islam dengan teokrasi tidak berasas sama sekali. Dalam kepimpinan sayyidina Umar saja terlalu banyak fakta sejarah yang membuktikannya.
*Penulis adalah Alumni ISTAC dan kandidat Ph.D. di tempat yang sama. Beliau bertugas sebagai peneliti di Akademi Kajian Ketamadunan dan Dosen Kolej Dar al-Hikmah, Malaysia. Beliau bisa dihubungi melalui e-mail: muammar_km@yahoo.com.Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus menghidupkan JavaScript untuk melihatnya
http://khairaummah.com
Jumat, 08 April 2011
INDONESIA DAN GLOBAL WARMING
Teman-teman tahu global warming? Sebagai mahasiswa Teknik Kimia, isu global warming pasti sudah berkali-kali Anda dengar. Entah dari media massa, teman, atau kuliah lingkungan tentunya. Bagaimanakah posisi Indonesia dalam isu global warming ini?
Anomali temperatur permukaan rata-rata selama periode 1995 sampai 2004 dengan dibandingkan pada temperatur rata-rata dari 1940 sampai 1980
Sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman pasti sudah tau apa itu global warming kan? Secara kasar, global warming dapat didefinisikan sebagai peningkatan temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Nah, apa yang menyebabkan temperatur bumi meningkat? Salah satu penyebabnya ialah peningkatan efek rumah kaca yang terjadi di bumi.
Pada dasarnya, efek rumah kaca menyebabkan atmosfir bumi menjadi hangat dan membuat bumi dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi planet yang amat dingin. Sayangnya, efek rumah kaca tersebut mengalami peningkatan beberapa dekade belakangan ini. Itulah inti permasalahan global warming yang sedang digembar-gemborkan akhir-akhir ini. Adapun contoh gas-gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca ialah CO2, CH4, NOx, SOx, SF6, H2O, dan PFC.
Statistik Dunia
Peneliti lingkungan dan sains berpendapat bahwa manusia ialah penyebab utama global warming . Emisi gas rumah kaca mengalami kenaikan 70 persen antara 1970 hingga 2004. Konsentrasi gas karbondioksida di atmosfer jauh lebih tinggi dari kandungan alaminya dalam 650 ribu tahun terakhir. Rata-rata temperatur global telah naik 1,3 derajat Fahrenheit (setara 0,72 derat Celcius) dalam 100 tahun terakhir. Muka air laut mengalami kenaikan rata-rata 0,175 centimeter setiap tahun sejak 1961. Sekitar 20 hingga 30 persen spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan berisiko punah jika temperatur naik 2,7 derajat Fahrenheit (setara 1,5 derajat Celcius). Jika kenaikan temperatur mencapai 3 derajat Celcius, 40 hingga 70 persen spesies mungkin musnah.
Meski negara-negara miskin yang akan merasakan dampak sangat buruk, perubahan iklim juga melanda negara maju. Pada 2020, 75 juta hingga 250 juta penduduk Afrika akan kekurangan sumber air, penduduk kota-kota besar di Asia akan berisiko terlanda banjir. Di Eropa, kepunahan spesies akan ekstensif. Sementara di Amerika Utara, gelombang panas makin lama dan menyengat sehingga perebutan sumber air akan semakin tinggi. Kondisi cuaca ektrim akan menjadi peristiwa rutin. Badai tropis akan lebih sering terjadi dan semakin besar intensitasnya. Gelombang panas dan hujan lebat akan melanda area yang lebih luas. Resiko terjadinya kebakaran hutan dan penyebaran penyakit meningkat. Sementara itu, kekeringan akan menurunkan produktivitas lahan dan kualitas air. Kenaikan muka air laut akan memicu banjir lebih luas, mengasinkan air tawar, dan menggerus kawasan pesisir.
Meningkat. Temperatur rata-rata global 1850 sampai 2006 relatif terhadap 1961–1990
Indonesia dan Global Warming
Indonesia menyumbang tujuh persen pencemaran dengan kadar karbon atau sebanyak 2,5 miliar ton CO yang berdampak pada terjadinya global warming . Hal ini terjadi karena laju dan tingkat penggundulan hutan di Indonesia mencapai satu juta hektar per tahun.
Rachmat Witoelar mengatakan bahwa global warming sedang menjadi isu sentral di berbagai belahan dunia. Salah satu penyebab global warming ini terkait kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan yang tidak diimbangi dengan penanaman pohon pengganti atau disebut deforestasi. Sektor kehutanan di seluruh dunia menyumbang sebanyak 20 persen atau sekitar 7,5 miliar ton kandungan CO, yang memicu terjadinya global warming . Dari angka tersebut, Indonesia menyumbang sepertiganya, atau sebanyak tujuh persen dengan total kontribusi sekitar 2,5 miliar ton CO.
“Untuk menekan pemanasan global yang berasal dari deforestasi, Indonesia perlu menekan laju penggundulan hutan yang sudah mencapai satu juta hektar per tahun. Jika berhasil, maka emisi akan berkurang 1,2 miliar ton CO.”
Saat ini, negara-negara di dunia yang tergabung dalam PBB sedang gencar membahas ancaman dan dampak global warming . Sebagai tindak lanjut dari pertemuan Kyoto tahun 1997 silam, pada 3-14 Desember 2007 akan digelar Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim bertempat di Bali. Di sisi lain, masih ada sejumlah negara yang menolak untuk mengakui fenomena global warming, salah satunya Amerika Serikat dan Australia. Sampai sekarang, kedua negara tersebut masih belum bersedia untuk melaksanakan hasil pertemuan Kyoto Protocol. AS belum mau mengurangi pemakaian emisi gas buang dari bahan bakar minyak karena itu merugikan industri perminyakan yang setiap tahunnya menghasilkan 450 miliar dollar AS per tahunnya. Salah satu hasil dari Kyoto Protocol itu ialah Flexible Mechanism, sebuah metode yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi industri.
Nah.. sebagai seorang mahasiswa Teknik Kimia, apakah yang harus kita lakukan? Sebenernya simple saja, yaitu mulai menanamkan kepedulian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari kita dan dalam pemikiran dan keilmuan Teknik Kimia kita. Bila teman-teman ingin merancang pabrik, jangan lupakan aspek pengolahan limbah dan lingkungannya. Walaupun kontribusi terbesar Indonesia dalam global warming ialah melalui deforestasi, di negara luar, emisi CO2 dari pabrik kimia memiliki kontribusi besar dalam peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Nahh.. siapa tahu kita nanti bekerja di luar negeri.. Hehe.. Mari sadar sebelum terlambat.
Sumber: Kompas Cyber Media, Wikipedia
Anomali temperatur permukaan rata-rata selama periode 1995 sampai 2004 dengan dibandingkan pada temperatur rata-rata dari 1940 sampai 1980
Sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman pasti sudah tau apa itu global warming kan? Secara kasar, global warming dapat didefinisikan sebagai peningkatan temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Nah, apa yang menyebabkan temperatur bumi meningkat? Salah satu penyebabnya ialah peningkatan efek rumah kaca yang terjadi di bumi.
Pada dasarnya, efek rumah kaca menyebabkan atmosfir bumi menjadi hangat dan membuat bumi dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi planet yang amat dingin. Sayangnya, efek rumah kaca tersebut mengalami peningkatan beberapa dekade belakangan ini. Itulah inti permasalahan global warming yang sedang digembar-gemborkan akhir-akhir ini. Adapun contoh gas-gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca ialah CO2, CH4, NOx, SOx, SF6, H2O, dan PFC.
Statistik Dunia
Peneliti lingkungan dan sains berpendapat bahwa manusia ialah penyebab utama global warming . Emisi gas rumah kaca mengalami kenaikan 70 persen antara 1970 hingga 2004. Konsentrasi gas karbondioksida di atmosfer jauh lebih tinggi dari kandungan alaminya dalam 650 ribu tahun terakhir. Rata-rata temperatur global telah naik 1,3 derajat Fahrenheit (setara 0,72 derat Celcius) dalam 100 tahun terakhir. Muka air laut mengalami kenaikan rata-rata 0,175 centimeter setiap tahun sejak 1961. Sekitar 20 hingga 30 persen spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan berisiko punah jika temperatur naik 2,7 derajat Fahrenheit (setara 1,5 derajat Celcius). Jika kenaikan temperatur mencapai 3 derajat Celcius, 40 hingga 70 persen spesies mungkin musnah.
Meski negara-negara miskin yang akan merasakan dampak sangat buruk, perubahan iklim juga melanda negara maju. Pada 2020, 75 juta hingga 250 juta penduduk Afrika akan kekurangan sumber air, penduduk kota-kota besar di Asia akan berisiko terlanda banjir. Di Eropa, kepunahan spesies akan ekstensif. Sementara di Amerika Utara, gelombang panas makin lama dan menyengat sehingga perebutan sumber air akan semakin tinggi. Kondisi cuaca ektrim akan menjadi peristiwa rutin. Badai tropis akan lebih sering terjadi dan semakin besar intensitasnya. Gelombang panas dan hujan lebat akan melanda area yang lebih luas. Resiko terjadinya kebakaran hutan dan penyebaran penyakit meningkat. Sementara itu, kekeringan akan menurunkan produktivitas lahan dan kualitas air. Kenaikan muka air laut akan memicu banjir lebih luas, mengasinkan air tawar, dan menggerus kawasan pesisir.
Meningkat. Temperatur rata-rata global 1850 sampai 2006 relatif terhadap 1961–1990
Indonesia dan Global Warming
Indonesia menyumbang tujuh persen pencemaran dengan kadar karbon atau sebanyak 2,5 miliar ton CO yang berdampak pada terjadinya global warming . Hal ini terjadi karena laju dan tingkat penggundulan hutan di Indonesia mencapai satu juta hektar per tahun.
Rachmat Witoelar mengatakan bahwa global warming sedang menjadi isu sentral di berbagai belahan dunia. Salah satu penyebab global warming ini terkait kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan yang tidak diimbangi dengan penanaman pohon pengganti atau disebut deforestasi. Sektor kehutanan di seluruh dunia menyumbang sebanyak 20 persen atau sekitar 7,5 miliar ton kandungan CO, yang memicu terjadinya global warming . Dari angka tersebut, Indonesia menyumbang sepertiganya, atau sebanyak tujuh persen dengan total kontribusi sekitar 2,5 miliar ton CO.
“Untuk menekan pemanasan global yang berasal dari deforestasi, Indonesia perlu menekan laju penggundulan hutan yang sudah mencapai satu juta hektar per tahun. Jika berhasil, maka emisi akan berkurang 1,2 miliar ton CO.”
Saat ini, negara-negara di dunia yang tergabung dalam PBB sedang gencar membahas ancaman dan dampak global warming . Sebagai tindak lanjut dari pertemuan Kyoto tahun 1997 silam, pada 3-14 Desember 2007 akan digelar Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim bertempat di Bali. Di sisi lain, masih ada sejumlah negara yang menolak untuk mengakui fenomena global warming, salah satunya Amerika Serikat dan Australia. Sampai sekarang, kedua negara tersebut masih belum bersedia untuk melaksanakan hasil pertemuan Kyoto Protocol. AS belum mau mengurangi pemakaian emisi gas buang dari bahan bakar minyak karena itu merugikan industri perminyakan yang setiap tahunnya menghasilkan 450 miliar dollar AS per tahunnya. Salah satu hasil dari Kyoto Protocol itu ialah Flexible Mechanism, sebuah metode yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi industri.
Nah.. sebagai seorang mahasiswa Teknik Kimia, apakah yang harus kita lakukan? Sebenernya simple saja, yaitu mulai menanamkan kepedulian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari kita dan dalam pemikiran dan keilmuan Teknik Kimia kita. Bila teman-teman ingin merancang pabrik, jangan lupakan aspek pengolahan limbah dan lingkungannya. Walaupun kontribusi terbesar Indonesia dalam global warming ialah melalui deforestasi, di negara luar, emisi CO2 dari pabrik kimia memiliki kontribusi besar dalam peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Nahh.. siapa tahu kita nanti bekerja di luar negeri.. Hehe.. Mari sadar sebelum terlambat.
Sumber: Kompas Cyber Media, Wikipedia
Jumat, 11 Maret 2011
SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA
SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik
PROSES POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:
- Masa prakolonial
- Masa kolonial (penjajahan)
- Masa Demokrasi Liberal
- Masa Demokrasi terpimpin
- Masa Demokrasi Pancasila
- Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
• Penyaluran tuntutan
• Pemeliharaan nilai
• Kapabilitas
• Integrasi vertikal
• Integrasi horizontal
• Gaya politik
• Kepemimpinan
• Partisipasi massa
• Keterlibatan militer
• Aparat negara
• Stabilitas
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Masa prakolonial (Kerajaan)
• Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan
• Kapabilitas – SDA melimpah
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
• Gaya politik - kerajaan
• Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
• Partisipasi massa – sangat rendah
• Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
• Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
• Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
2. Masa kolonial (penjajahan)
• Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
• Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
• Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
• Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
• Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
• Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
• Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
• Keterlibatan militer – sangat besar
• Aparat negara – loyal kepada penjajah
• Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3. Masa Demokrasi Liberal
• Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
• Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
• Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
• Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
• Gaya politik - ideologis
• Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
• Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
• Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
• Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
• Stabilitas - instabilitas
4. Masa Demokrasi terpimpin
• Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
• Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
• Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
• Gaya politik – ideolog, nasakom
• Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
• Partisipasi massa - dibatasi
• Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
• Aparat negara – loyal kepada negara
• Stabilitas - stabil
5. Masa Demokrasi Pancasila
• Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
• Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
• Kapabilitas – sistem terbuka
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal - nampak
• Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
• Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
• Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
• Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
• Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
• Stabilitas stabil
6. Masa Reformasi
• Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
• Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
• Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
• Gaya politik - pragmatik
• Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
• Partisipasi massa - tinggi
• Keterlibatan militer - dibatasi
• Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
• Stabilitas - instabil
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik
PROSES POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:
- Masa prakolonial
- Masa kolonial (penjajahan)
- Masa Demokrasi Liberal
- Masa Demokrasi terpimpin
- Masa Demokrasi Pancasila
- Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
• Penyaluran tuntutan
• Pemeliharaan nilai
• Kapabilitas
• Integrasi vertikal
• Integrasi horizontal
• Gaya politik
• Kepemimpinan
• Partisipasi massa
• Keterlibatan militer
• Aparat negara
• Stabilitas
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Masa prakolonial (Kerajaan)
• Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan
• Kapabilitas – SDA melimpah
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
• Gaya politik - kerajaan
• Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
• Partisipasi massa – sangat rendah
• Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
• Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
• Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
2. Masa kolonial (penjajahan)
• Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
• Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
• Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
• Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
• Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
• Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
• Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
• Keterlibatan militer – sangat besar
• Aparat negara – loyal kepada penjajah
• Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3. Masa Demokrasi Liberal
• Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
• Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
• Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
• Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
• Gaya politik - ideologis
• Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
• Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
• Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
• Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
• Stabilitas - instabilitas
4. Masa Demokrasi terpimpin
• Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
• Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
• Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
• Gaya politik – ideolog, nasakom
• Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
• Partisipasi massa - dibatasi
• Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
• Aparat negara – loyal kepada negara
• Stabilitas - stabil
5. Masa Demokrasi Pancasila
• Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
• Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
• Kapabilitas – sistem terbuka
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal - nampak
• Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
• Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
• Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
• Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
• Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
• Stabilitas stabil
6. Masa Reformasi
• Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
• Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
• Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
• Gaya politik - pragmatik
• Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
• Partisipasi massa - tinggi
• Keterlibatan militer - dibatasi
• Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
• Stabilitas - instabil
SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya:
1.Mandiri
Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatann sendiri dengan keulatan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas,integritas dan kepribadian bangsa.Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global
2.Dinamis
Ketahanan nasional tidaklah tetap,melainkan dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan Negara,serta kondisi lingkungan strategisnya.
3. Wibawa
Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkat kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain
4.Konsultasi dan Kerjasama
Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antogonistis,tidak menganadalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata,tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama,serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL PADA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
Berdasarkan rumusan pengertian tannas dan kondisi kehidupan nasional Indonesia,sesungguhnya tannas merupakan gambaran dari kondisi system kehidupan nasional dalam berbagai aspek dalam saat tertentu.
Berdasarkan dalam pemahaman hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu :
1. Aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografis,aspek kependudukan dan aspek sumber kekayaan alam.
2. Aspek yang berkaitan dengan soaial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi,aspek politik,aspek sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan.
PENGARUH ASPEK IDEOLOGI
Ideology adalah suatu system nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi.dalam ideology juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa.
1.Ideologi dunia
a. Liberalisme
aliran pikiran perseorangan atau individualistic.aliran pikiran ini mengajarkan bahwa Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua orangdalam masyarakat itu.menurut aliran ini kepentingan harkat dan martabat manusia dijinjung tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri.
Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa,terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan.
b. Komunisme
aliran pikiran teori golongan yang diajarkan oleh karl mark,angels dan lenin bermula merupakan kritik karl mark atas kehidupan social ekonomi masyarakat pada awal revolusi industry.
Aliran pikiran golongan ini beranggapan bahwa Negara adalah susunan golongan untuk menindas kelas lain.kelas atau golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah.
Pikiran-pikiran karl mark tentang social,ekonomi,politik yang kemudian disistematisasikan oleh Frederick engels ditambah dengan pikiran lenin terutama dalam pengorganisasian ,dan operasionalisasinya menjadi landasan dari paham komunisme.
Sesuai dengan aliran pikiran yang melandasi komunisme maka dalam upaya merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya maka komunisme akan:
1. Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
2. Ajaran komunis adalah atheis dan didasarkan pada kebendaan dan tidak percaya akan adanya tuhan yang maha esa.
3. Masyarakat komunis bersifat internasional.masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarat komunis yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional.
4. Masyarakat komunis yang dicita-citakan adalah masyarakat tanpa kelas.masyarakat tanpa kelas dianggap masyarakat yang dapat memberikan suasana hidup yang aman dan tentram,tidak ada pertentangan,tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja.
c. Faham agama
ideologi bersumber falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama.negara membina kehidupan keagamaan umat.negara bersifat spiritual religious.
Dalam bentuk lain Negara melaksanakan hukum/ketentuan agama dalam kehidupan dunia,Negara berdasarkan agama.
2.Ideologi pancasila
Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali/dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang dalam masyarakat di Indonesia.
Sila-sila pancasila ialah:
a. Ketuhanan yang maha esa.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima sila dalam pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.
Sila ketuhanan yang maha esa.mengandung nilai spiritual,memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa untuk berkembang di Indonesia.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab.tersimpul nilai sama derajat ,sama kewajiban dan hak,cinta mencintai,hormat menghormati,keberanian membela kebenaran dan keadilan,toleransi dan nilai gotong-royong.
Sila persatuan Indonesia.dalam masyarakat Indonesia yang pluralistic mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat dan menjamin keutuhan nasional atas dasar bhineka tunggal ika.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan.mengandung nilai kedaulatan berada ditangan rakyat yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar.
Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.mengandung nilai sikap adil,menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,menghormati hak dan sikap gotong royong,dalam suasana kekeluargaan,suka memberi pertolongan kepada orang,suka bekerja keras dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social.
Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya:
1.Mandiri
Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatann sendiri dengan keulatan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas,integritas dan kepribadian bangsa.Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global
2.Dinamis
Ketahanan nasional tidaklah tetap,melainkan dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan Negara,serta kondisi lingkungan strategisnya.
3. Wibawa
Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkat kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain
4.Konsultasi dan Kerjasama
Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antogonistis,tidak menganadalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata,tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama,serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL PADA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
Berdasarkan rumusan pengertian tannas dan kondisi kehidupan nasional Indonesia,sesungguhnya tannas merupakan gambaran dari kondisi system kehidupan nasional dalam berbagai aspek dalam saat tertentu.
Berdasarkan dalam pemahaman hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu :
1. Aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografis,aspek kependudukan dan aspek sumber kekayaan alam.
2. Aspek yang berkaitan dengan soaial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi,aspek politik,aspek sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan.
PENGARUH ASPEK IDEOLOGI
Ideology adalah suatu system nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi.dalam ideology juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa.
1.Ideologi dunia
a. Liberalisme
aliran pikiran perseorangan atau individualistic.aliran pikiran ini mengajarkan bahwa Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua orangdalam masyarakat itu.menurut aliran ini kepentingan harkat dan martabat manusia dijinjung tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri.
Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa,terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan.
b. Komunisme
aliran pikiran teori golongan yang diajarkan oleh karl mark,angels dan lenin bermula merupakan kritik karl mark atas kehidupan social ekonomi masyarakat pada awal revolusi industry.
Aliran pikiran golongan ini beranggapan bahwa Negara adalah susunan golongan untuk menindas kelas lain.kelas atau golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah.
Pikiran-pikiran karl mark tentang social,ekonomi,politik yang kemudian disistematisasikan oleh Frederick engels ditambah dengan pikiran lenin terutama dalam pengorganisasian ,dan operasionalisasinya menjadi landasan dari paham komunisme.
Sesuai dengan aliran pikiran yang melandasi komunisme maka dalam upaya merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya maka komunisme akan:
1. Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
2. Ajaran komunis adalah atheis dan didasarkan pada kebendaan dan tidak percaya akan adanya tuhan yang maha esa.
3. Masyarakat komunis bersifat internasional.masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarat komunis yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional.
4. Masyarakat komunis yang dicita-citakan adalah masyarakat tanpa kelas.masyarakat tanpa kelas dianggap masyarakat yang dapat memberikan suasana hidup yang aman dan tentram,tidak ada pertentangan,tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja.
c. Faham agama
ideologi bersumber falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama.negara membina kehidupan keagamaan umat.negara bersifat spiritual religious.
Dalam bentuk lain Negara melaksanakan hukum/ketentuan agama dalam kehidupan dunia,Negara berdasarkan agama.
2.Ideologi pancasila
Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali/dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang dalam masyarakat di Indonesia.
Sila-sila pancasila ialah:
a. Ketuhanan yang maha esa.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima sila dalam pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.
Sila ketuhanan yang maha esa.mengandung nilai spiritual,memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa untuk berkembang di Indonesia.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab.tersimpul nilai sama derajat ,sama kewajiban dan hak,cinta mencintai,hormat menghormati,keberanian membela kebenaran dan keadilan,toleransi dan nilai gotong-royong.
Sila persatuan Indonesia.dalam masyarakat Indonesia yang pluralistic mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat dan menjamin keutuhan nasional atas dasar bhineka tunggal ika.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan.mengandung nilai kedaulatan berada ditangan rakyat yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar.
Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.mengandung nilai sikap adil,menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,menghormati hak dan sikap gotong royong,dalam suasana kekeluargaan,suka memberi pertolongan kepada orang,suka bekerja keras dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social.
Langganan:
Postingan (Atom)